Fraksi PDI Perjuangan DPRD Sumut Desak Ranperda Kepemudaan Berbasis Prestasi, Bukan Nepotisme
Kitakininews.co.id - Fraksi PDI Perjuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sumatera Utara (DPRD Sumut) mendesak agar Ranperda tentang kepemudaan menjamin sistem pembinaan dan penghargaan bagi generasi muda yang benar-benar berbasis prestasi, kompetensi, dan kemampuan, bukan kedekatan maupun nepotisme.
Baca Juga:
Regulasi tersebut harus menjadi instrumen nyata dalam melahirkan pemuda yang berkarakter, mandiri, kreatif, berprestasi, serta memiliki wawasan kebangsaan.
Penegasan itu disampaikan Juru Bicara Fraksi PDI Perjuangan DPRD Sumut, Jonatan Tarigan kepada wartawan di gedung dewan, Jalan Imam Bonjol, Medan, Kamis (19/11/2026), mengutip tanggapan fraksinya terhadap pendapat Gubernur Sumut atas Ranperda inisiatif DPRD Sumut tentang Kepemudaan dalam rapat paripurna dewan, Rabu (18/11/2026).
Jonatan menegaskan, pendataan dan penetapan pemuda berprestasi harus memiliki kriteria serta standar penilaian yang jelas dengan mengedepankan prinsip meritokrasi. Dengan demikian, penghargaan diberikan berdasarkan kemampuan, kompetensi, dan pencapaian, bukan karena kedekatan atau kepentingan tertentu.
Menurutnya, proses pemberian penghargaan harus berlangsung secara objektif dan transparan agar tidak menimbulkan multitafsir, kecemburuan, maupun konflik di kemudian hari. Karena itu, PDI Perjuangan mendukung penambahan materi monitoring pemuda berprestasi dan pemberian apresiasi sebagai bentuk penghargaan sekaligus motivasi untuk terus berkarya.
Selain sistem penghargaan, Fraksi PDI Perjuangan mendorong agar Ranperda mengakomodasi program penguatan nasionalisme dan wawasan kebangsaan, pembentukan sentra pemuda sebagai wadah kreativitas di setiap kabupaten/kota, serta pengaturan batasan usia pemuda sesuai ketentuan perundang-undangan.
Jonatan yang juga anggota dewan Dapil Langkat dan Binjai itu menilai, Sumut membutuhkan regulasi kepemudaan yang tidak sekadar mengatur aspek administratif, tetapi juga mampu menjawab tantangan zaman dan membuka kesempatan seluas-luasnya bagi generasi muda untuk berinovasi serta mengambil peran strategis dalam pembangunan daerah.
Untuk memastikan kebijakan tersebut tepat sasaran, Fraksi PDI Perjuangan meminta pembahasan Ranperda melibatkan organisasi kepemudaan secara luas melalui konsultasi publik. Keterlibatan pemuda dinilai penting agar aturan yang dihasilkan benar-benar mencerminkan kebutuhan dan aspirasi generasi muda.
Fraksi PDI Perjuangan pada prinsipnya menyepakati penyempurnaan Ranperda sesuai masukan Gubernur, termasuk penyesuaian dasar hukum, ketentuan perundang-undangan, serta teknik penyusunan produk hukum daerah.
"Regulasi kepemudaan memiliki urgensi strategis. Ini bukan sekadar instrumen administratif, melainkan bentuk tanggung jawab pembangunan sumber daya manusia di Sumatera Utara," ujar Jonatan Tarigan.
Dengan berbagai penyempurnaan tersebut, Fraksi PDIP mendukung RanperdaKepemudaan dilanjutkan ke tahap pembahasan berikutnya dengan mengedepankan prinsip demokratis dan keterlibatan seluruh elemen kepemudaan.
Menurut Jonatan, Fraksi PDI Perjuangan berharap Perda Kepemudaan nantinya menjadi model bagi kabupaten/kota di Sumatera Utara dalam membangun kebijakan pembinaan generasi muda yang lebih terarah, berkelanjutan, dan berpihak pada masa depan pemuda.(**)
PAN: Bantuan Hukum Harus Berpihak Kepada Rakyat Miskin
Fraksi PDIP DPRD Sumut Desak Perombakan Total BUMD Sumut, AIJ Diusulkan Merger dengan PSU
Dukung Optimalisasi Pajak Daerah, F-Golkar DPRD Sumut Minta Kebijakan Tetap Berpihak Kepada Masyarakat
Yahdi Khoir Perjuangkan Perbaikan Jalan Air Joman–Silau Laut, Target Masuk APBD Sumut 2007
Anita Lubis: Insiden Corat Coret Tak Ganggu Musda Demokrat