Setujui RTRW, F-PAN DPRD Sumut Ingatkan Ancaman Alih Fungsi Lahan dan Kerusakan Lingkungan
Kitakininews.co.id - Persetujuan Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sumatera Utara (DPRD Sumut) terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Sumut 2026–2046 disertai sejumlah catatan penting.
Baca Juga:
Pemerintah Provinsi Sumut (Pemprovsu) diminta tidak menjadikan pembangunan dan investasi sebagai alasan untuk mengabaikan perlindungan lahan pertanian, kawasan lindung, serta kelestarian lingkungan.
Ketua Fraksi PAN DPRD Sumut, Ir H Yahdi Khoir Harahap MBA menegaskan bahwa RTRW merupakan instrumen penting yang menentukan arah pembangunan Sumatera Utara selama 20 tahun ke depan. Karena itu, pelaksanaannya harus konsisten dan tidak boleh sekadar menjadi dokumen administratif tanpa pengawasan yang jelas.
Hal tersebut disampaikan Yahdi dalam pendapat akhir Fraksi PAN pada Rapat Paripurna DPRD Sumut, Jumat (20/11/2026).
Dalam kesempatan itu, Fraksi PAN menyampaikan 17 catatan strategis yang harus menjadi perhatian serius Pemprovsu setelah Ranperda RTRW ditetapkan menjadi Perda.
Salah satu persoalan krusial adalah pengendalian alih fungsi lahan pertanian pangan berkelanjutan. PAN juga meminta pemerintah daerah mengambil langkah tegas agar lahan produktif tidak terus tergerus oleh kepentingan pembangunan dan ekspansi kawasan non pertanian.
Pemerintah juga didorong mengembangkan agroindustri sehingga hasil produksi petani memiliki nilai tambah dan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Tak hanya itu, Fraksi PAN juga menyoroti perubahan luas kawasan lindung dalam dokumen revisi RTRW, dari sekitar 2.079.224 hektare menjadi 2.026.170 hektare.
Penyesuaian tersebut harus dijelaskan melalui pertimbangan yang terukur dan tidak boleh mengurangi komitmen perlindungan lingkungan.
Kawasan konservasi, daerah resapan air, hutan adat, dan ekosistem mangrove harus tetap mendapat perlindungan. PAN mengingatkan, kebijakan tata ruang jangan sampai membuka ruang bagi kerusakan lingkungan yang dampaknya justru harus ditanggung masyarakat.
Di sisi lain, Fraksi PAN mendukung pengembangan kawasan industri di lahan PT Perkebunan Sumatera Utara (PSU) di Tanjung Kasau, Kabupaten Batubara, seluas 800 hektare sebagai tahap awal dari rencana pengembangan total 2.000 hektare.
Kawasan tersebut diharapkan terintegrasi dengan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Sei Mangkei, Kawasan Industri Kuala Tanjung, serta kawasan eks HGU PT Emha dan PT Moies. Integrasi itu diharapkan membentuk kawasan industri terpadu yang mampu memperkuat perekonomian Sumatera Utara.
Namun, pengembangan kawasan industri harus disertai kesiapan infrastruktur, mulai dari akses jalan, transportasi, energi hingga fasilitas pendukung lainnya. Investasi yang masuk juga harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, terutama melalui penciptaan lapangan kerja.
PAN mengingatkan agar kepentingan investasi tidak mengesampingkan perlindungan lingkungan dan ruang hidup masyarakat. Pemerintah harus mampu menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, keberlanjutan lingkungan, dan kepentingan masyarakat setempat.
Persoalan pemerataan pembangunan antar wilayah juga menjadi perhatian. Pemanfaatan ruang harus diarahkan untuk mengurangi kesenjangan pembangunan, terutama di kawasan yang selama ini belum memperoleh perhatian memadai.
Dalam aspek mitigasi bencana, PAN meminta pembatasan pembangunan permukiman di kawasan rawan bencana, termasuk wilayah sekitar Gunung Sinabung dan Gunung Sibayak, menjadi perhatian serius. Perencanaan tata ruang harus mempertimbangkan risiko bencana demi keselamatan masyarakat.
Pengembangan ekowisata di kawasan Toba Caldera UNESCO Global Geopark, Taman Nasional Gunung Leuser, Batang Gadis, dan Batang Toru juga harus memperhatikan daya dukung lingkungan. Jangan sampai pengembangan pariwisata justru mengancam kawasan yang seharusnya dilestarikan.
Fraksi PAN turut meminta pengawasan terhadap aktivitas pertambangan dan pengelolaan sumur minyak rakyat dilakukan secara ketat. Seluruh kegiatan harus memenuhi ketentuan perizinan serta standar perlindungan lingkungan.
Selain itu, pengawasan pemanfaatan ruang harus dilakukan secara objektif, transparan, dan tanpa diskriminasi. Masyarakat adat, petani, dan nelayan perlu dilibatkan agar kebijakan tata ruang tidak memicu konflik penguasaan maupun pemanfaatan lahan.
Yahdi menegaskan, persetujuan Fraksi PAN terhadap Ranperda RTRW bukan berarti pemerintah daerah dapat menjalankannya tanpa pengawasan. Sebaliknya, 17 catatan strategis tersebut harus menjadi pedoman dalam pelaksanaan kebijakan tata ruang.
Pemprovsu diminta menerjemahkan RTRW ke dalam program pembangunan lima tahunan yang terukur, transparan, dan konsisten.
Dengan demikian, RTRW tidak berhenti sebagai dokumen perencanaan selama dua dekade, tetapi benar-benar menjadi instrumen pengendalian pembangunan, mencegah alih fungsi lahan yang tidak terkendali, melindungi lingkungan, serta mewujudkan pemerataan dan kesejahteraan masyarakat Sumatera Utara. (**)
Polisi Gerebek Markas Judol Jaringan Kamboja di Batubara
BRIN Kembangkan Varietas Padi Tahan Kadar Garam Tinggi
Mangapul: Jangan Biarkan Gerakan Siluman "Porak-porandakan" Gunung Sibayak
Cegah Bullying, Muniruddin Ingatkan Empat Pilar Sekolah Aman
Xpander Ditimpa Pohon Pinus di Simpang Palang, 3 Penumpang Jadi Korban