Sabtu, 21 November 2026

Mangapul: Jangan Biarkan Gerakan Siluman "Porak-porandakan" Gunung Sibayak

Pemprovsu Perlu Buka-bukaan Soal Izin dan Investor di Balik Aktivitas Pembukaan Jalur ke Sibayak
Heru - Sabtu, 21 November 2026 13:28 WIB
Mangapul: Jangan Biarkan Gerakan Siluman "Porak-porandakan" Gunung Sibayak
(Dok. F-PDI Perjuangan DPRD Sumatera Utara)
Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Sumatera Utara, Mangapul Purba SE M.I.Kom

Kitakininews.co.id - Ketua Fraksi PDI Perjuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sumatera Utara (DPRD Sumut), Mangapul Purba SE M.I.Kom mendesak Pemerintah Provinsi Sumut (Pemprovsu) untuk tidak membiarkan aktivitas tanpa kejelasan di kawasan Gunung Sibayak yang berpotensi merusak lingkungan dan mengancam kelestarian hutan.

Baca Juga:

Menurut Mangapul, pemerintah harus mengungkap secara terbuka siapa pihak yang berada di balik kegiatan tersebut, apa tujuan sebenarnya, mau dijadikan apa dan siapa aktornya serta apakah seluruh aktivitas pembukaan jalur dan pengembangan kawasan sudah mengantongi izin sesuai ketentuan hukum.

"Jangan biarkan gerakan siluman merusak Gunung Sibayak. Mau dijadikan apa kawasan itu. Jangan seenaknya dihancurkan dan diutak-atik tanpa aturan. Kalau memang sudah memiliki izin, sampaikan secara terbuka kepada publik. Tetapi kalau tidak memiliki izin, harus ditindak tegas sesuai aturan hukum," tegas Mangapul Purba kepada wartawan di Medan, Sabtu (21/11/2026).

Menurut anggota dewan Dapil Pematang Siantar dan Kabupaten Simalungun tersebut, polemik Gunung Sibayak tidak boleh dipandang sebatas persoalan kegiatan motor trail ataupun pembukaan jalur menggunakan alat berat.

Tapi harus diusut secara menyeluruh karena menyangkut kawasan konservasi, kelestarian ekosistem, serta kepentingan masyarakat yang memiliki ikatan sejarah dan budaya dengan Gunung Sibayak.

"Sangat miris kita melihat kondisi Gunung Sibayak saat ini sudah hancur diporak-porandakan ekskavator dengan alasan untuk membuka atau memperlebar jalur evakuasi di kawasan Gunung Sibayak, disusul kegiatan Sibayak Mountain Enduro yang digelar Komunitas Motor Trail Mania Tanah Karo (KTM) pada 15 November 2026," tandas Mangapul.

Bahkan, lanjut Wakil Ketua DPD PDI Perjuangan Sumut ini, kegiatan tersebut telah memicu kritik masyarakat, terlebih setelah Gubernur Sumut Bobby Nasution mengecam aktivitas motor trail dan menegaskan Pemprovsu tidak mengeluarkan izin penyelenggaraannya.

Namun, menurut Mangapul, publik juga membutuhkan penjelasan menyeluruh mengenai pekerjaan pembukaan jalur dan pihak yang bertanggung jawab atas penggunaan alat berat tersebut, karena banyak informasi beredar mengenai Gunung Sibayak akan disulap menjadi objek wisata alam bertaraf internasional seperti Tangkuban Perahu di Bandung, Jawa Barat.

"Jika memang ada rencana seperti itu, siapa investornya, siapa penggagasnya dan bagaimana konsep pengembangannya? Jangan sampai masyarakat hanya mendengar isu, sementara pemerintah tidak pernah menjelaskan apa yang sebenarnya sedang terjadi," terangnya.

Politisi vokal ini menegaskan, Gunung Sibayak bukan sekadar destinasi wisata atau kawasan yang bisa dieksploitasi atas nama pembangunan. Bagi masyarakat Karo, Gunung Sibayak merupakan ikon kebanggaan, memiliki nilai sejarah, budaya, dan sakral yang harus dihormati serta dilestarikan.

Karena itu, setiap rencana perubahan kawasan harus melibatkan masyarakat, tokoh adat, pemerhati lingkungan, dan seluruh pemangku kepentingan.

Dalam kesempatan itu, Mangapul juga meminta Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Sumut, UPTD Tahura Bukit Barisan, Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) terkait, serta instansi kehutanan yang memiliki kewenangan pengawasan dan penegakan hukum tidak tinggal diam.

"Pemerintah harus melakukan pemeriksaan terhadap legalitas pembukaan jalur, dokumen perencanaan, sumber anggaran, pihak pelaksana, serta siapa yang memberikan persetujuan. Jika ditemukan pelanggaran, harus ada tindakan hukum yang tegas dan transparan," tandas Mangapul.

Menurutnya, revitalisasi kawasan, pemulihan vegetasi, dan penghijauan harus menjadi prioritas. Namun, langkah tersebut harus disertai penyelidikan mengenai asal-muasal kegiatan yang telah memicu kerusakan dan kegaduhan di tengah masyarakat.

"Pemerintah juga harus memastikan tidak ada pihak yang secara sepihak menguasai atau memporak-porandakan kawasan hutan demi kepentingan tertentu.

Jika memang ada investor dan rencana menjadikan Sibayak sebagai destinasi wisata berskala internasional, buka semuanya kepada publik. Sosialisasikan konsepnya, jelaskan manfaat dan dampaknya, serta pastikan seluruh proses sesuai aturan," tambahnya.

Biarkan masyarakat memberikan penilaian. Jangan sampai keputusan dibuat diam-diam, kemudian rakyat hanya disodorkan kerusakan alam yang sudah terjadi. Gunung Sibayak merupakan bagian dari kawasan Bukit Barisan yang harus dijaga kelestariannya.

"Sekali lagi saya tegaskan, jangan utak-atik Sibayak tanpa aturan. Itu ikon rakyat Karo, Sirulo. Pembangunan boleh saja, pariwisata boleh dikembangkan, tetapi jangan mengorbankan alam, identitas dan nilai-nilai sakral yang diwariskan leluhur. Gunung Sibayak harus tetap lestari untuk anak cucu kita," pungkasnya. (**)

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News
Editor
: Redaksi
SHARE:
Tags
Berita Terkait
Cegah Bullying, Muniruddin Ingatkan Empat Pilar Sekolah Aman

Cegah Bullying, Muniruddin Ingatkan Empat Pilar Sekolah Aman

Xpander Ditimpa Pohon Pinus di Simpang Palang, 3 Penumpang Jadi Korban

Xpander Ditimpa Pohon Pinus di Simpang Palang, 3 Penumpang Jadi Korban

Setujui RTRW, F-PAN DPRD Sumut Ingatkan Ancaman Alih Fungsi Lahan dan Kerusakan Lingkungan

Setujui RTRW, F-PAN DPRD Sumut Ingatkan Ancaman Alih Fungsi Lahan dan Kerusakan Lingkungan

Fraksi PDIP DPRD Sumut Setujui Ranperda RTRW 2024-2044

Fraksi PDIP DPRD Sumut Setujui Ranperda RTRW 2024-2044

Tabrakan KA Siantar Ekspres dengan Angkot di Simalungun, Sopir Tewas dan Tiga Petugas Luka

Tabrakan KA Siantar Ekspres dengan Angkot di Simalungun, Sopir Tewas dan Tiga Petugas Luka

Zeira Minta Pemprov Sumut Jelaskan Alasan dan Rincian Rencana Kenaikan Retribusi

Zeira Minta Pemprov Sumut Jelaskan Alasan dan Rincian Rencana Kenaikan Retribusi

Komentar
Berita Terbaru