Jumat, 03 Juli 2026

Satu Kolaborasi, Sejuta Energi, Kaya Inovasi dan Terus Melayani

Heru - Rabu, 15 April 2026 20:03 WIB
Satu Kolaborasi, Sejuta Energi, Kaya Inovasi dan Terus Melayani
(Dok. F-PKS DPRD Sumut)
Sekretaris Fraksi PKS DPRD Sumatera Utara, Abdul Rahim Siregar ST MT

Kitakini.news - Di usia ke-78, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara berdiri sebagai simbol kekuatan yang tak hanya kaya sejarah, tetapi juga sarat potensi masa depan. Dari tanah yang subur hingga posisi geografis yang strategis di jalur perdagangan nasional dan internasional, Sumatera Utara adalah episentrum peluang.

Baca Juga:

Hari jadi ini bukan sekadar seremoni, melainkan momentum refleksi dan akselerasi untuk melompat lebih tinggi, tentu dengan keberanian, inovasi, dan pelayanan yang semakin prima dan berdampak.

Kekuatan Sumatera Utara bertumpu pada dua pilar utama: sumber daya alam dan sumber daya manusia. Perkebunan kelapa sawit, karet, kopi, sektor perikanan, hingga potensi energi baru terbarukan adalah kekayaan besar yang belum sepenuhnya dimaksimalkan.

Di sisi lain, bonus demografi dengan dominasi usia produktif merupakan "sejuta energi" yang jika diarahkan dengan benar, mampu mengubah wajah ekonomi daerah secara signifikan.

Namun, realitas tidak bisa ditutup-tutupi. Dalam 5 hingga 10 tahun terakhir, Sumatera Utara masih dihadapkan pada persoalan serius yakni Narkoba yang terus menjamur, ketimpangan wilayah/daerah, pengangguran terbuka yang masih di kisaran 5 persen, kualitas pendidikan dan kesehatan yang belum merata, serta tata kelola aset daerah yang belum optimal.

Bahkan, kontribusi aset terhadap PAD masih sangat kecil, padahal nilainya mencapai puluhan triliun rupiah, sebuah ironi yang harus segera diakhiri.

Persoalan lain yang tak kalah penting adalah kerentanan terhadap bencana, konflik agraria, serta belum maksimalnya hilirisasi sektor unggulan. Ini semua menjadi alarm keras bahwa Sumatera Utara membutuhkan lompatan kebijakan bukan sekadar rutinitas administratif. Dibutuhkan keberanian untuk keluar dari pola lama menuju tata kelola yang modern, transparan, akuntabel, dan berbasis hasil nyata.

Dalam konteks inilah, kepemimpinan Gubernur Bobby Nasution dan Wakil Gubernur Surya dalam satu tahun lebih terakhir mulai menunjukkan arah perubahan. Fokus pada digitalisasi layanan publik, pembenahan birokrasi, serta penguatan UMKM menjadi langkah awal yang strategis.

Upaya meningkatkan konektivitas wilayah, memperkuat kolaborasi lintas sektor, serta membuka ruang investasi mulai menjadi fondasi baru pembangunan Sumatera Utara.

Beberapa capaian awal juga mulai terlihat. Peningkatan kepercayaan publik terhadap layanan pemerintah, dorongan terhadap ekosistem ekonomi digital, serta langkah awal optimalisasi aset dan BUMD menjadi sinyal positif.

Penguatan peran Bank Sumut sebagai motor ekonomi daerah dan dorongan peningkatan dividen menunjukkan arah menuju kemandirian fiskal. Meski belum sempurna, ini adalah pijakan penting yang harus terus diperkuat dengan konsistensi dan keberanian mengambil keputusan.

Namun, evaluasi harus tetap tajam dan objektif. Satu tahun lebih adalah waktu yang cukup untuk mengukur arah dan keseriusan, meskipun belum cukup untuk menilai hasil akhir.

Tantangan ke depan menuntut Bobby dan Surya untuk lebih progresif memastikan setiap kebijakan berdampak langsung kepada rakyat, setiap program memiliki indikator kinerja yang jelas, dan setiap potensi daerah benar-benar dikonversi menjadi kesejahteraan.

Ke depan, Sumatera Utara memiliki peluang besar untuk meningkatkan kapasitas fiskalnya. Dengan strategi yang tepat, APBD Provinsi dapat didorong secara bertahap: menuju Rp16 Triliun pada 2027, meningkat menjadi Rp18 Triliun pada 2028, Rp20 Triliun pada 2029, hingga mencapai Rp22 Triliun pada 2030.

Target ini bukan sekadar ambisi, tetapi realistis jika ditopang oleh optimalisasi pajak daerah seperti PKB (taat pajak baru 35 persen dari 8,3 Juta) dan PBBKB (Dibutuhkan Transparansi Pertamina), peningkatan dividen BUMD (Hingga 1 Triliun), serta pengelolaan aset yang produktif dan profesional (Menuju 1,8 Triliun).

Kunci utama ada pada diversifikasi sumber PAD. Digitalisasi pajak untuk meningkatkan kepatuhan, monetisasi aset daerah melalui kerja sama strategis, penguatan sektor pariwisata seperti Danau Toba, serta hilirisasi sektor pertanian dan energi harus menjadi prioritas. Jika dilakukan secara konsisten, maka lonjakan fiskal bukan sekadar harapan, melainkan keniscayaan yang terukur.

Akhirnya, tema "Satu Kolaborasi, Sejuta Energi, Kaya Inovasi & Terus Melayani" harus menjadi gerakan nyata, bukan sekadar narasi. Kolaborasi lintas sektor adalah kekuatan, energi kolektif rakyat adalah penggerak, inovasi adalah jalan percepatan, dan pelayanan adalah tujuan utama.

Di usia ke-78 ini, saatnya seluruh elemen bersatu mengawal, mengkritisi, sekaligus mendukung agar Sumatera Utara benar-benar menjadi provinsi yang melayani dengan hati, memimpin dengan visi, dan membangun dengan keberanian menuju masa depan yang lebih maju, adil, dan sejahtera. (**)

Penulis: Sekretaris Fraksi PKS DPRD Sumatera Utara dan Juga Ketua Pansus Aset DPRS Sumatera Utara,

Abdul Rahim Siregar ST MT

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News
Editor
: Redaksi
SHARE:
Tags
Berita Terkait
Sesuai Arahan Bobby, Tim Terpadu Tindak Tegas Pertambangan Emas Tanpa Izin di Kotanopan

Sesuai Arahan Bobby, Tim Terpadu Tindak Tegas Pertambangan Emas Tanpa Izin di Kotanopan

Bobby Dorong Sinergi Fiskal Provinsi-Kabupaten Pada Acara HUT ke-26 APKASI

Bobby Dorong Sinergi Fiskal Provinsi-Kabupaten Pada Acara HUT ke-26 APKASI

Hadiri Rakernas APEKSI, Gubsu Dorong Penguatan Peran Pemerintah Provinsi

Hadiri Rakernas APEKSI, Gubsu Dorong Penguatan Peran Pemerintah Provinsi

Abdul Rahim Desak Pemprovsu Benahi Tata Kelola Keuangan

Abdul Rahim Desak Pemprovsu Benahi Tata Kelola Keuangan

Apresiasi Pembangunan Jalan Sipiongot, Aswin Parinduri Ingatkan Pentingnya Kualitas

Apresiasi Pembangunan Jalan Sipiongot, Aswin Parinduri Ingatkan Pentingnya Kualitas

Bobby Sampaikan Ranperda Pertanggungjawaban APBD 2025, SiLPA Rp532,486 Miliar

Bobby Sampaikan Ranperda Pertanggungjawaban APBD 2025, SiLPA Rp532,486 Miliar

Komentar
Berita Terbaru