Subandi: Sistem Proporsional Terbuka Pemilu 2024 Diduga Rawan Praktik Politik Uang

Kitakini.news - Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sumatera Utara (DPRD Sumut) HM Subandi mengatakan, sistem Proporsional Terbuka dalam pelaksanaan Pemilu 2024 termasuk di Sumut diduga telah membuat praktik politik uang semakin rawan terjadi.

Baca Juga:

• Abdul Rahim Desak Pemprovsu Benahi Tata Kelola Keuangan
• Apresiasi Pembangunan Jalan Sipiongot, Aswin Parinduri Ingatkan Pentingnya Kualitas
• Muscan PDI Perjuangan Sergai, Sutarto Minta Kader Bekerja dan Hadir Untuk Rakyat

Hal itu dikatakan M Subandi kepada wartawan di Medan, Kamis (14/3/2024) merespon pasca pelaksanaan Pemilu 2024 yang digelar, Rabu (14/2/2024) lalu, dengan tetap menggunakan sistem proporsional dengan daftar terbuka.

Menurut Subandi, sesuai Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 168 ayat 2 tentang Sistem Proporsional Daftar Terbuka terlihat lebih diwarnai transaksi uang, yang bahkan dilakukan terang-terangan oleh oknum anggota DPRD maupun tim suksesnya.

"Kita lihat di Sumut, beberapa kali Operasi Tangkap Tangan (OTT), pokok persoalannya ya uang itu tadi untuk membantu para Caleg," kata anggota dewan Fraksi Gerindra Dapil Sumut 3 Deli Serdang ini.

Hal itu akan mungkin terjadi lagi karena selain tidak efektifnya pengawasan terhadap penyelenggara Pemilu, juga karena sistem Proporsional Terbuka yang memberi ruang terjadinya trasaksi uang.

"Kan sistemnya terbuka, harusnya kan ada penguatan pendidikan politik kepada masyarakat oleh partai politik, tetapi yang kita lihat para Caleg bernafsu bahkan berlomba mencari celah agar menang dengan cara mudah," ujarnya.

Dijelaskannya, bukan hanya para Caleg dan penyelenggara Pemilu yang makin berani bertransaksi, tetapi masyarakat pun tidak lagi malu-malu menerima uang untuk menentukan pilihannya.

"Masyarakat ini malah semakin kecil hatinya apabila tidak dihubungi atau diperhatikan Caleg yang ini jadi wakil rakyat," sebutnya.

Dia juga mengamati pelaksanaan Pemilu dibeberapa daerah, yang selain diwarnai dengan kecurangan, juga terjadinya praktik-praktik transaksi bagi Caleg yang suaranya tidak cukup, namun akhirnya terpilih setelah mengeluarkan uang sampai ratusan juga.

Jika kemudian wakil-wakil rakyat terpilih dari hasil politik uang, pihaknya khawatir kualitas pendidikan politik semakin terjauhkan, dan yang terjadi justru sebaliknya ada kesan ingin melampiaskan bagaimana cara pengembalian uang yang sudah dihabiskan.

Karenanya, Subandi berharap Mahkamah Konstitusi (MK) mempertimbangkan kembali sistem pemilihan secara tertutup, yakni dengan menggunakan sistem perwakilan berimbang pada Pemilu 2029 mendatang.

Artinya, pemilih hanya dapat memilih partai politik secara keseluruhan dan tidak dapat memilih kandidat secara langsung. Pada surat suara, tertera hanya nama partai politik dan pemilih memilih melalui tanda gambar atau lambang partai.

"Kita juga tidak memungkiri ada celah permainan dan kecurangan di dua sistem pemilu, tetapi yang lebih besar pengaruhnya adalah sistem proporsional terbuka, karena berhadapan langsung dengan masyarakat, namun sangat membuka peluang terjadinya politik uang," pungkasnya. (**)