Perjuangan Sofyan Tan Berhasil, Pemerintah Siapkan Rp1,8 Triliun untuk PTS

Kabar tersebut disampaikan Sofyan Tan saat Kunjungan Kerja Panitia Kerja (Panja) Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru (SPMB) Komisi X DPR RI Masa Persidangan V Tahun Sidang 2025–2026 yang berlangsung di Universitas Sumatera Utara (USU), Medan, Jumat (26/6).

Baca Juga:

• Mendiktisaintek Resmikan Universitas Satya Terra Bhinneka, Wakil Wali Kota Medan Berharap Jadi Jembatan Sukses Anak Kurang Mampu
• Menteri Prof Brian: ST Bhinneka Kampus Monumental
• Roadshow Bulan Bung Karno, Sofyan Tan Bangkitkan Nasionalisme Pelajar

Di hadapan para pimpinan perguruan tinggi negeri dan swasta se-Sumatera Utara, Sofyan Tan mengatakan usulan bantuan operasional untuk PTS telah resmi masuk dalam pagu indikatif anggaran Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendiktisaintek) dengan nilai lebih dari Rp1,8 triliun.

"Satu berita baik, perjuangan teman-teman perguruan tinggi swasta akhirnya membuahkan hasil. Pada tahun 2027 nanti, bantuan operasional untuk PTS sudah dimasukkan ke dalam pagu indikatif anggaran Kemendiktisaintek dengan nilai lebih dari Rp1,8 triliun," ujar legislator Daerah Pemilihan (Dapil) Sumatera Utara I tersebut.

Menurut Sofyan Tan, perjuangan menghadirkan bantuan operasional bagi PTS telah dilakukan sejak dirinya bergabung di Komisi X DPR RI sekitar 12 tahun lalu. Selama ini, kata dia, perguruan tinggi swasta belum memperoleh dukungan operasional sebagaimana perguruan tinggi negeri.

"Saya sudah 12 tahun berada di Komisi X DPR RI dan cukup bangga karena akhirnya perjuangan ini bisa terwujud. Pemerintah hari ini tidak lagi membedakan antara perguruan tinggi negeri dan perguruan tinggi swasta," katanya.

Ia menjelaskan, bantuan operasional tersebut akan dihitung berdasarkan jumlah mahasiswa baru yang diterima masing-masing PTS. Sebagai ilustrasi, apabila sebuah perguruan tinggi swasta menerima 1.000 mahasiswa baru, maka berpotensi memperoleh bantuan sekitar Rp2 miliar dengan asumsi alokasi Rp2 juta per mahasiswa.

Meski demikian, Sofyan Tan menilai nilai anggaran yang telah disetujui masih jauh dari kebutuhan ideal dunia pendidikan tinggi. Namun, menurutnya, kebijakan tersebut merupakan langkah awal yang sangat penting dalam memperkuat keberlangsungan perguruan tinggi swasta di Indonesia.

Dalam kesempatan itu, Sofyan Tan juga menyoroti masih banyaknya calon mahasiswa yang telah dinyatakan lulus di perguruan tinggi negeri (PTN), namun tidak melakukan daftar ulang. Ia meminta Universitas Sumatera Utara (USU) dan Politeknik Negeri Medan (Polmed) memaparkan data tersebut beserta faktor penyebabnya.

"Saya khawatir jangan sampai mereka tidak melanjutkan kuliah karena alasan ekonomi. Kita juga menemukan masih banyak calon mahasiswa dari desil 5 dan 6 yang tidak memenuhi syarat menerima KIP Kuliah, padahal mereka juga membutuhkan bantuan," ujarnya.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Dr. Hj. Kurniasih Mufidayati, M.Si., mengatakan Panja SPMB tengah menghimpun berbagai masukan dari perguruan tinggi untuk menyempurnakan sistem penerimaan mahasiswa baru agar lebih adil, transparan, dan mampu meningkatkan angka partisipasi pendidikan tinggi.

Menurutnya, pemerintah menargetkan Angka Partisipasi Kasar (APK) pendidikan tinggi mencapai 50 persen pada tahun 2029. Namun hingga saat ini APK nasional masih berada di kisaran 31 persen.

"Dari sekitar 394 ribu lulusan SMA/SMK yang menjadi perhatian dalam pembahasan ini, masih terdapat puluhan ribu siswa yang belum melanjutkan ke perguruan tinggi. Ini menjadi tanggung jawab kita bersama untuk mencari solusi terbaik," ujar legislator Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dari Dapil DKI Jakarta II tersebut.

Wakil Rektor Bidang Akademik, Kemahasiswaan, dan Kealumnian USU, Prof. Dr. Poppy Anjelisa Zaitun Hasibuan, S.Si., M.Si., Apt., menjelaskan pelaksanaan SPMB saat ini menghadapi tantangan yang semakin kompleks, terutama akibat perkembangan teknologi yang menghadirkan peluang sekaligus tantangan baru.

Menurutnya, USU terus melakukan evaluasi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas pelaksanaan SPMB agar sistem seleksi mahasiswa baru semakin berkualitas, transparan, dan berkeadilan.

Poppy juga mengungkapkan masih terdapat calon mahasiswa yang telah diterima di USU namun tidak melakukan daftar ulang. Fenomena tersebut paling banyak terjadi pada Program Studi Sastra Melayu dan Sastra Batak.

"Sebagian besar calon mahasiswa memilih melanjutkan pendidikan ke sekolah tinggi kedinasan atau perguruan tinggi lain. Sebagian lagi tidak dapat melanjutkan karena tidak memenuhi persyaratan sebagai penerima KIP Kuliah," jelasnya.

Kegiatan tersebut turut dihadiri Anggota Komisi X DPR RIDeni Cagur dan Adian Napitupulu dari Fraksi PDI Perjuangan, Melly Goeslaw dari Fraksi Gerindra, Juliyatmono dari Fraksi Golkar, Andi Muawiyah Ramly dari Fraksi PKB, Abdul Fikri Faqih dan Ledia Hanifa dari Fraksi PKS, Dewi Coryati dari Fraksi PAN, Sabam Sinaga dari Fraksi Demokrat, Staf Khusus Kemendiktisaintek Prof. Tjitjik Srie Tjahjandarie, perwakilan LLDIKTI Wilayah I Sumatera Utara, serta para pimpinan perguruan tinggi negeri dan swasta di Sumatera Utara, di antaranya Universitas Sumatera Utara, Universitas Negeri Medan, Politeknik Negeri Medan, Universitas Medan Area, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dan Universitas HKBP Nommensen.