Bukan Hanya Gibran, Ini Jejak Wapres Didunia Mundur Sebelum Dimakzulkan

Kitakininews.co.id - JAKARTA : Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka akhirnyq resmi mengundurkan diri dari jabatannya di tengah menguatnya tekanan politik menyusul polemik dokumen pendidikan yang menjadi perhatian publik dan lembaga peradilan.

Baca Juga:

• Sah!!! Gibran Sampaikan Pengunduran Diri Sebagai Wapres ke MPR
• HMP Gibran Bergulir, SMI Ingatkan DPR Jangan Jadikan Proses Konstitusi sebagai Dagangan Politik
• PDI Perjuangan Sumut: Surat Pengunduran Diri Gibran Harus ke MPR, Bukan Presiden

Gibran disebut telah menyampaikan surat pengunduran dirinya kepada Presiden Prabowo Subianto pada Rabu, 11 November 2026. Informasi tersebut dibenarkan Ketua Umum Projo, Budi Arie Setiadi. Saat dikonfirmasi mengenai kabar pengunduran diri Gibran, Budi Arie memberikan jawaban singkat, "Betul."

Kamis pagi, Gibran kembali bertemu dengan Presiden Prabowo Subianto dan selanjutnya menyampaikan surat pengunduran diri secara resmi kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia sekitar pukul 11.20 WIB yang diterima pimpinan MPR RI, Ahmad Muzani, Bambang Wuriyanto dan lainnya di ruang Pimoinan MPR-RI.

Perkembangan tersebut menjadi babak baru dalam dinamika politik nasional setelah Gibran menghadapi tekanan dari berbagai kelompok masyarakat, gugatan hukum, serta gerakan yang mendorong pemakzulan atau pemberhentian dirinya dari jabatan Wakil Presiden.

Tekanan politik semakin menguat setelah 120 anggota DPR RI dari delapan fraksi menandatangani usulan penggunaan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) terkait polemik persyaratan pendidikan Gibran. Usulan tersebut dijadwalkan dibawa ke rapat paripurna DPR RI.

Dorongan tersebut muncul setelah Mahkamah Agung mengabulkan permohonan kasasi dalam perkara Nomor 742 K/TUN/2026 yang diajukan H.M. Subhan, S.H., M.H. Putusan itu membatalkan Surat Keterangan Penyetaraan Pendidikan SMA milik Gibran Rakabuming Raka dan memerintahkan kementerian terkait mencabut surat keterangan tersebut.

Putusan MA tersebut menjadi salah satu perkembangan hukum yang memperbesar perhatian publik terhadap dokumen pendidikan Gibran. Namun, substansi putusan harus dipahami secara tepat. Perkara Nomor 742 K/TUN/2026 berkaitan dengan keabsahan surat keterangan penyetaraan pendidikan SMA.

Di tengah polemik tersebut, proses politik di DPR dan perkembangan hukum di lembaga peradilan berjalan beriringan. Perbedaan pandangan mengenai pemenuhan persyaratan pendidikan Gibran kemudian berkembang menjadi persoalan konstitusional yang menyentuh legitimasi jabatan wakil presiden.

Gibran dilantik sebagai Wakil Presiden RI bersama Presiden Prabowo Subianto pada 20 Oktober 2024 untuk masa jabatan 2024–2029. Karena itu, pengunduran dirinya, apabila telah disampaikan secara resmi dan diproses sesuai ketentuan konstitusi, akan membawa konsekuensi terhadap tata kelola pemerintahan dan mekanisme pengisian jabatan Wakil Presiden.

Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengatur bahwa apabila terjadi kekosongan jabatan Wakil Presiden, Majelis Permusyawaratan Rakyat menyelenggarakan sidang untuk memilih Wakil Presiden paling lambat 60 hari. Calon pengganti dipilih dari dua orang yang diusulkan Presiden.

Dengan demikian, pengunduran diri Wakil Presiden bukan sekadar persoalan pernyataan politik personal. Terdapat mekanisme ketatanegaraan yang harus dijalankan untuk memastikan kekosongan jabatan dan proses pemilihan pengganti berlangsung sesuai konstitusi.

Fenomena pengunduran diri pejabat tinggi negara akibat tekanan politik, persoalan hukum, maupun krisis konstitusional juga pernah terjadi di sejumlah negara. Meski latar belakang dan sistem ketatanegaraannya berbeda, beberapa peristiwa dapat menjadi pembanding untuk melihat bagaimana tekanan politik memengaruhi keberlangsungan jabatan wakil presiden.

Salah satu contoh terjadi di Amerika Serikat pada 1973, ketika Wakil Presiden Spiro T. Agnew mengundurkan diri dari jabatannya di bawah pemerintahan Presiden Richard Nixon. Agnew menyampaikan pengunduran diri pada 10 Oktober 1973 di tengah penyelidikan hukum dan tuduhan korupsi yang menjeratnya ketika menjabat Gubernur Maryland.

Pengunduran diri Agnew terjadi sebelum proses pemakzulan di Kongres berkembang lebih jauh. Persoalan hukum dan tekanan politik yang semakin besar membuatnya memilih meninggalkan jabatan wakil presiden.

Setelah Agnew mundur, Presiden Richard Nixon mengajukan Gerald R. Ford sebagai calon wakil presiden. Melalui mekanisme Amendemen ke-25 Konstitusi Amerika Serikat, Ford kemudian dikonfirmasi oleh Kongres dan dilantik sebagai Wakil Presiden pada 6 Desember 1973.

Peristiwa tersebut menunjukkan bahwa pengunduran diri wakil presiden dapat diikuti mekanisme pengisian jabatan melalui prosedur konstitusional. Namun, mekanisme Amerika Serikat berbeda dengan Indonesia, terutama dalam hal lembaga yang berwenang mengusulkan dan memilih pengganti.

Contoh lainnya terjadi di Peru pada Oktober 2019. Wakil Presiden Mercedes Aráoz mengumumkan pengunduran dirinya di tengah krisis konstitusional yang melibatkan Presiden Martín Vizcarra dan Kongres Peru.

Krisis tersebut memuncak setelah Presiden Vizcarra membubarkan Kongres, sementara Kongres mengambil langkah politik dengan menunjuk Aráoz sebagai presiden sementara. Aráoz kemudian menyatakan mundur dari jabatan wakil presiden sekaligus menolak menjalankan mandat kepresidenan yang diberikan Kongres.

Dalam surat pengunduran dirinya, Aráoz menyebut situasi ketatanegaraan saat itu tidak lagi memungkinkan dirinya menjalankan tugas secara layak. Peristiwa tersebut memperlihatkan bagaimana konflik antarlembaga negara dapat berkembang menjadi krisis legitimasi dan mendorong pejabat tinggi mengambil keputusan untuk mengundurkan diri.

Sementara itu, di Ekuador, Wakil Presiden María Alejandra Vicuña mengundurkan diri pada Desember 2018 setelah menghadapi tuduhan meminta setoran uang dari mantan penasihat ketika masih menjadi anggota parlemen.

Pengunduran diri Vicuña berlangsung di tengah tekanan politik dan tuntutan agar dirinya meninggalkan jabatan. Parlemen Ekuador kemudian menyetujui pengunduran dirinya melalui pemungutan suara dengan 94 suara setuju pada 6 Desember 2018.

Kasus Vicuña memperlihatkan bahwa persoalan integritas pejabat publik dapat berkembang menjadi tekanan politik yang berujung pada pengunduran diri. Meski demikian, perkara tersebut memiliki latar belakang hukum yang berbeda dengan polemik dokumen pendidikan Gibran.

Ketiga peristiwa tersebut memperlihatkan pola yang tidak sepenuhnya sama, tetapi memiliki satu titik pertemuan, yakni tekanan politik dan persoalan hukum yang memengaruhi keberlanjutan jabatan wakil presiden.

Dalam konteks Indonesia, perkembangan pengunduran diri Gibran berlangsung bersamaan dengan proses politik di DPR melalui usulan Hak Menyatakan Pendapat. Karena itu, proses pengunduran diri dan proses HMP perlu dibedakan sebagai dua jalur ketatanegaraan yang memiliki mekanisme serta konsekuensi hukum masing-masing.

Sementara itu, ketentuan Pasal 8 ayat (2) UUD 1945 menjadi dasar konstitusional untuk mengisi kekosongan jabatan Wakil Presiden apabila pengunduran diri tersebut telah diproses secara resmi dan menimbulkan kekosongan jabatan.