120 Anggota DPR RI Gunakan Hak Menyatakan Pendapat Untuk Makzulkan Gibran Dari Jabatan Wapres

Kitakininews.co.id -JAKARTA : Sebanyak 120 anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) dari delapan fraksi resmi mengusulkan penggunaan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) terkait polemik dokumen pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Baca Juga:

• Gibran Mundur Dari Kursi Wapres RI?
• AESI Ajak Jurnalis Kawal Target PLTS 100 GWp, Media Berperan Penting dalam Transisi Energi
• Diduga, LIstyo Sigit Prabowo CS Sadap Presiden Sejak 2025–2026, Polri Sita 11 Ponsel dan Empat Flashdisk

Usulan tersebut menjadi sorotan karena salah satu tujuan yang disampaikan para pengusul adalah menindaklanjuti dugaan bahwa Gibran tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai Wakil Presiden.

Di tengah proses politik tersebut, Ketua Umum Projo Budi Arie Setiadi juga membenarkan kabar bahwa Gibran telah menyerahkan surat pengunduran diri kepada Presiden Prabowo Subianto saat keduanya bertemu di Pangkalan TNI Angkatan Udara Halim Perdanakusuma, Jakarta, Rabu, 11 November 2026.

Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopa menyampaikan, berdasarkan rekapitulasi dokumen yang diterima pimpinan DPR, terdapat 120 anggota dari delapan fraksi yang menandatangani usulan penggunaan Hak Menyatakan Pendapat tersebut.

Dukungan itu berasal dari 14 anggota Fraksi PDI Perjuangan, 11 anggota Fraksi Partai Golkar, 11 anggota Fraksi Partai Gerindra, 19 anggota Fraksi Partai NasDem, 18 anggota Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, 28 anggota Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, satu anggota Fraksi Partai Amanat Nasional, serta 18 anggota Fraksi Partai Demokrat.

Dengan jumlah tersebut, usulan HMP telah melampaui persyaratan minimal 25 anggota DPR dan berasal dari lebih dari satu fraksi. Saan Mustopa mengatakan, dokumen usulan tersebut akan diproses melalui mekanisme kelembagaan DPR, termasuk pembahasan di tingkat pimpinan dan Badan Musyawarah sebelum dibawa ke Rapat Paripurna.

Berdasarkan agenda DPR RI, usulan penggunaan hak anggota DPR tersebut dijadwalkan diumumkan dalam Rapat Paripurna pada Kamis, 12 November 2026.

Saan menjelaskan, dasar pengajuan HMP berkaitan dengan Pasal 79 ayat (4) huruf c Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD atau UU MD3 beserta perubahannya. Ketentuan tersebut mengatur hak DPR untuk menyatakan pendapat terhadap dugaan bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden melakukan pelanggaran hukum maupun tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden.

Hak Menyatakan Pendapat sendiri merupakan salah satu hak konstitusional DPR sebagaimana diatur dalam Pasal 20A ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, selain hak interpelasi dan hak angket.

Namun, pengajuan HMP tidak serta-merta berarti Wakil Presiden langsung dapat dimakzulkan. Proses pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden diatur secara khusus dalam Pasal 7A dan Pasal 7B UUD 1945.

Pasal 7A UUD 1945 mengatur bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat diberhentikan dalam masa jabatannya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat atas usul DPR apabila terbukti melakukan pelanggaran hukum tertentu atau tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden.

Sementara itu, Pasal 7B mengatur tahapan konstitusional yang harus dilalui. DPR terlebih dahulu harus meminta Mahkamah Konstitusi memeriksa, mengadili, dan memutus pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran hukum atau tidak terpenuhinya persyaratan jabatan. Apabila Mahkamah Konstitusi menyatakan pendapat DPR terbukti, proses selanjutnya diteruskan kepada MPR untuk mengambil keputusan sesuai ketentuan konstitusi.

Polemik yang menjadi latar belakang pengajuan HMP tersebut berkaitan dengan dokumen pendidikan Gibran, khususnya persyaratan pendidikan setingkat sekolah menengah atas atau sederajat yang menjadi salah satu syarat pencalonan Wakil Presiden.

Dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024 Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026, Mahkamah Konstitusi pada 6 Oktober 2026 menyatakan permohonan para pemohon tidak dapat diterima karena tidak memiliki kedudukan hukum atau legal standing.

Meski demikian, dalam pertimbangan hukumnya, MK menyatakan tidak menemukan bukti meyakinkan yang menunjukkan Gibran memiliki ijazah, sertifikat, atau diploma pendidikan luar negeri yang dapat dijadikan dasar penyetaraan dengan pendidikan minimal tamat SMA atau sederajat sebagaimana disyaratkan dalam Undang-Undang Pemilu.

MK juga menjelaskan bahwa perkara tersebut tidak lagi tepat diproses sebagai sengketa hasil pemilihan presiden karena Gibran telah dilantik sebagai Wakil Presiden pada 20 Oktober 2024. Dengan demikian, MK tidak membatalkan ataupun mendiskualifikasi Gibran dari jabatannya melalui perkara tersebut.

Perkembangan berikutnya muncul melalui putusan Mahkamah Agung Nomor 742 K/TUN/2026. Dalam perkara kasasi yang diajukan H.M. Subhan, MA mengabulkan permohonan kasasi dan membatalkan putusan pengadilan tingkat sebelumnya terkait sengketa Surat Keterangan penyetaraan ijazah SMA Gibran.

Putusan MA tersebut berkaitan dengan keabsahan dokumen administrasi penyetaraan pendidikan setingkat SMA, bukan putusan yang menyatakan Gibran terbukti melakukan pemalsuan atau manipulasi ijazah sarjana atau S1. Karena itu, substansi putusan perlu dibedakan dari tuduhan yang berkembang dalam polemik politik maupun pemberitaan.

Di tengah perkembangan proses di DPR dan putusan lembaga peradilan tersebut, isu pengunduran diri Gibran dari jabatan Wakil Presiden turut menjadi perhatian publik.

Ketua Umum Projo Budi Arie Setiadi kepada sejumlah media, membenarkan kabar bahwa Gibran telah mengundurkan diri dan menyerahkan surat pengunduran dirinya kepada Presiden Prabowo Subianto di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, Rabu, 11 November 2026.

Sebelumnya, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi pada Selasa, 10 November 2026, juga mengonfirmasi bahwa Gibran telah menyampaikan niat untuk mengundurkan diri kepada Presiden Prabowo dalam pertemuan di Istana Kepresidenan. Pertemuan tersebut berlangsung sekitar dua setengah jam.

Menurut Prasetyo, dalam pertemuan itu Gibran menyampaikan niat mundur di tengah dinamika yang berkembang terkait putusan Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung. Presiden Prabowo disebut memberikan sejumlah saran, sementara Gibran meminta kesempatan untuk membuktikan keabsahan dokumen pendidikannya melalui proses hukum di Pengadilan Tata Usaha Negara.

Meski demikian, Ketua MPR RI Ahmad Muzani pada Rabu, 11 November 2026, menyatakan belum menerima ataupun melihat surat resmi pengunduran diri Gibran. Pernyataan tersebut disampaikan saat dirinya dimintai keterangan oleh awak media di Jakarta.

Perbedaan keterangan tersebut membuat status administrasi pengunduran diri Gibran masih memerlukan penjelasan resmi dari pihak terkait. Hingga keterangan Ahmad Muzani disampaikan, MPR belum menerima surat resmi yang dapat menjadi dasar bagi lembaga tersebut untuk menindaklanjuti proses pengunduran diri Wakil Presiden.

Sementara itu, Gibran Rakabuming Raka belum menyampaikan secara langsung kepada publik mengenai kabar penyerahan surat pengunduran dirinya sebagaimana dikonfirmasi Budi Arie Setiadi.