PDI Perjuangan Sumut: Surat Pengunduran Diri Gibran Harus ke MPR, Bukan Presiden

Kitakininews.co.id -Pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka yang disebut-sebut diserahkan kepada Presiden Prabowo Subianto tidak sah secara konstitusional. Karena Gibran hanya sah menyampaikan surat pengunduran diri kepada MPR RI.

Baca Juga:

• 120 Anggota DPR RI Gunakan Hak Menyatakan Pendapat Untuk Makzulkan Gibran Dari Jabatan Wapres
• Gibran Mundur Dari Kursi Wapres RI?
• Niat Mundur Sebagai Wapres, Gibran Harus Berikan Kejelasan Sikap Kepada Publik

"Pengunduran diri Gibran hanya boleh disampaikan ke MPR RI, tidak kepada presiden. Maka rakyat Indonesia tidak perlu terkecoh karena rumor pengunduran diri Gibran," ujar Wakil Ketua Bidang Politik DPD PDI Perjuangan Sumatera Utara (Sumut) Sutrisno Pengaribuan kepada wartawan melalui keterangan tertulisnya yang diterima redaksi, Rabu (11/11/2026) malam.

Sutrisno menilai, langkah mundur itu bukan dilandasi ketulusan. Pengunduran diri tersebut hanya upaya berlomba dengan waktu di tengah proses konstitusional yang tengah berjalan di DPR RI.

"Maka pengunduran diri Gibran hanya upaya berlomba dengan waktu, tidak disampaikan secara tulus," cetusnya.

Sebagaimana diketahui, DPR RI telah menempuh mekanisme konstitusional melalui penggunaan hak menyatakan pendapat (HMP). Syarat minimum pengajuan HMP disebut telah terpenuhi dan akan diputuskan dalam Rapat Paripurna DPR RI besok.

"Kita lebih mendukung mekanisme konstitusional yang dikerjakan oleh DPR RI," tegasnya.

Sebelumnya, Gibran dikabarkan mundur dari jabatan wakil presiden, Rabu (11/11/2026). Kabar itu dikonfirmasi Ketua Umum Projo, Budi Arie Setiadi.

"[Gibran mundur] betul," kata Budi saat dikonfirmasi.

Budi juga membenarkan bahwa surat pengunduran diri Gibran diserahkan saat bertemu di Lanud Halim Perdanakusuma.

"[Diserahkan di Halim] betul," ucapnya. (**)