Sumut di Ambang Kemarau Panjang, Ketua DPD RI: Minimalisir Korban

Melansir berbagai sumber, Selasa (4/6/2024), kondisi ini menjadi perhatian Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti. Dia pun mengingatkan para kepala daerah agar kerja ekstra.

Baca Juga:

• Ancaman Hukuman Mati, Paman dan Kemanakan Berulangkali Bawa Sabu Jumlah Banyak di Sumut
• Salmon Sumihar: Pengutipan Parkir Rp20 Ribu di Deleng Singkut Karo Rusak Kepercayaan Wisatawan
• Polda Sumut Gagalkan Peredaran 35 Kg Sabu di Asahan, Tiga Orang Ditangkap di Rumah Makan

"Upaya ini perlu dilakukan untuk meminimalisir terjadinya korban, baik materi maupun jiwa," ujar LaNyalla.

Dengan kata lain, LaNyalla pemerintah daerah yang wilayahnya terancam kemarau panjang untuk melakukan mitigasi dan langkah strategis sebagai upaya mencegah dan mengantisipasi dampak kekeringan, kenaikan suhu ekstrem, kebakaran hutan dan lahan, serta gagal panen.

Sebagai informasi, selain Sumut, merujuk laporan BMKG ada 12 daerah lain di Indonesia diprediksi memasuki musim kemarau. Daerah tersebut yakni Aceh, Riau, Jambi, Bengkulu, Sumatera Selatan, Lampung, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Timur, Sulawesi Selatan, dan Maluku.

"Berkaitan dengan ancaman kemarau panjang prediksi BMKG, saya meminta semua kepala daerah merespon peringatan ini dengan melakukan mitigasi di daerah masing-masing," tegas LaNyalla.

Menurut pria berdarah Bugis itu musim kemarau merupakan tantangan yang membutuhkan tindakan pencegahan dan kewaspadaan yang kuat. Sehingga mitigasi juga merupakan tugas bersama tidak hanya pemerintah daerah, melainkan lintas dinas, lembaga dan masyarakat.

Karena itulah, para kepala daerah wajib berkoordinasi dengan pemerintah pusat, BPBD, Balai Wilayah Sungai, Dinas Pertanian, Dinas Lingkungan Hidup, dinas terkait lainnya.

Kesadaran dan kerja sama masyarakat penting juga ditumbuhkan dalam menghadapi musim kemarau untuk mengurangi dampak negatif dan memastikan kelangsungan hidup yang berkelanjutan.

"Kepada masyarakat juga perlu diberikan pemahaman agar tidak melakukan hal-hal yang dapat memicu bencana, terutama kebakaran pemukiman, hutan dan lahan," pungkasnya.*