Laode Sulaeman : Pengalihan LPG ke Jargas Mendesak

Kitakini.news - Sebagai salah satu Proyek Strategis Nasional peran Jaringan Gas Rumah Tangga (Jargas) untuk mendukung pemerintah dalam menurunkan subsidi LPG yang sebagian kebutuhannya dipenuhi melalui impor.

Baca Juga:

• PGN Tegaskan Kepemimpinan Tata Kelola Energi Lewat Ajang IICD CG Award 2026
• Tajak 5 Sumur saat Pemulihan Pascabencana, Pertamina EP Rantau Buktikan Ketangguhan Pejuang Energi
• PGN Kolaborasi Kembangkan Biomethane Berbasis Limbah Sawit di Sumsel

Perusahaan Gas Negara (PGN) sebagai Subholding Gas Pertamina harus melanjutkan penugasan program pengembangan Jargas.

Direktur Perencanaan dan Pembangunan Infrastruktur Kementerian ESDM Laode Sulaeman mengungkapkan kini konsumsi LPG nasional mencapai 8,05 juta Metrik Ton (MT) pada tahun 2023 dan diproyeksikan menjadi 8,03 juta MT di tahun 2024. Tahun 2025 akan menjadi 8,17 juta MT.

Meningkatnya konsumsi LPG akan menambah beban subsidi tahunan untuk LPG. Selain itu menjadi penting untuk dilakukan pengendalian, karena lebih dari 70% kebutuhan LPG Nasional dipenuhi melalui sumber impor.

Oleh karena itu pengendalian konsumsi LPG melalui pengalihan konsumen LPG ke jargas menjadi sangat penting dan mendesak.

"Ternyata apabila masyarakat banyak menggunakan gas melalui jargas, dapat mengurangi konsumsi LPG subsidi dan juga mengontrol beban impor LPG," ujar Laode dalam acara Kick Off Program Pengembangan Kompetensi City Gas di PGN, Senin (5/8/2024) lalu.

Karenanya capaian pembangunan jargas sampai saat ini, serta pengembangan jargas dalam 5 tahun ke depan selalu dimonitor dan dievaluasi oleh Kementerian ESDM, tambahnya dalam paparan yang disampaikan.

Dia juga mengungkapkan Kementerian ESDM berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri untuk mendukung kebijakan pembangunan jargas di berbagai daerah serta dengan Kementerian PUPR untuk mengintegrasikan pembangunan jargas dengan perumahan.

Selain itu juga dengan Kementerian Keuangan dan Kementerian BUMN untuk perihal terkait mekanisme subsidi jargas.