Stabilitas Sektor Jasa Keuangan Sumut Terjaga di Tengah Ketidakpastian Geopolitik

Kitakini.news - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Sumatera Utara menegaskan bahwa stabilitas sektor jasa keuangan di wilayah ini tetap terjaga meski dihadapkan pada kondisi geopolitik global yang penuh ketidakpastian. Hal ini disampaikan oleh Kepala OJK Provinsi Sumatera Utara, Khoirul Muttaqien, dalam keterangannya baru-baru ini.

Baca Juga:

• Kepala Bapenda Medan Kenakan Pakaian Adat Simalungun Hadiri Upacara HUT ke-81 RI
• HUT ke-81 RI, Sugiat Santoso Ajak Kader Gerindra Sumut Siapkan Diri Menuju Indonesia Emas 2045
• PDIP Sumut Rayakan HUT ke-81 Kemerdekaan RI, Rapidin Simbolon Tekankan Kerja Kerakyatan

Menurut Khoirul Muttaqien, inflasi di Sumatera Utara per Maret 2026 tercatat sebesar 3,86 persen, terutama dipicu kenaikan harga kelompok makanan, minuman, dan tembakau. Sementara itu, pertumbuhan ekonomi provinsi ini pada 2025 mencapai 4,53 persen. "Secara keseluruhan, kondisi ekonomi Sumut menunjukkan ketahanan yang baik," ujarnya.

Berdasarkan data hingga triwulan IV 2025, sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan menjadi penyumbang terbesar terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Sumatera Utara dengan kontribusi 25,32 persen. Dari sisi pertumbuhan, sektor transportasi dan pergudangan unggul dengan laju 10,74 persen. Namun, sektor konstruksi dan administrasi pemerintahan mengalami kontraksi.

Khoirul Muttaqien menyoroti kinerja perbankan yang tetap solid hingga Februari 2026. Penghimpunan Dana Pihak Ketiga (DPK) mencapai Rp340,2 triliun, tumbuh 4,19 persen (year-on-year/yoy). Penyaluran kredit juga naik menjadi Rp315,12 triliun atau 4,27 persen yoy, mencerminkan aktivitas ekonomi dan pembiayaan sektor riil yang terus berkembang.

Profil risiko perbankan terjaga dengan rasio Non-Performing Loan (NPL) 1,91 persen dan Loan at Risk (LaR) 6,65 persen. Khusus Bank Perkreditan Rakyat (BPR), total aset melonjak 10,40 persen yoy menjadi Rp3,15 triliun, kredit Rp2,34 triliun (tumbuh 9,09 persen), dan DPK Rp2,3 triliun (naik 8,31 persen). Meski begitu, NPL BPR naik 217 basis poin menjadi 10,50 persen.

Untuk melindungi masyarakat dan menjaga integritas sistem keuangan, OJK terus berkoordinasi dengan kementerian/lembaga terkait guna memberantas judi online. "Kami telah instruksikan perbankan melakukan enhanced due diligence (EDD) dan/atau pemblokiran terhadap 33.252 rekening yang terindikasi terkait judi online," tegas Khoirul Muttaqien.

Pernyataan ini memberikan sinyal positif bagi pelaku usaha dan masyarakat Sumatera Utara. OJK optimistis stabilitas sektor jasa keuangan akan terus terjaga seiring pemulihan ekonomi pasca-ketidakpastian global.