OJK Inisiasi Satgas Pembiayaan UMKM, Bidik Ekosistem Keuangan yang Lebih Inklusif

Kitakininews.co.id - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat total pembiayaan lintas sektor untuk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) mencapai Rp1.948,72 triliun hingga Juni 2026. Angka ini mencatatkan pertumbuhan sebesar 2,18 persen secara tahunan (year on year/yoy).

Baca Juga:

• SNLIK 2026: Inklusi Keuangan Capai 93,61%, Kelompok Muda dan Perkotaan Paling Melek Finansial
• Penghimpunan Dana Pasar Modal Indonesia Capai Rp123,21 Triliun, Investor Tembus 30 Juta
• HUT ke-49 Pasar Modal Indonesia, OJK Fokus Kuatkan Integritas dan Resmi Luncurkan ETF Emas

Perkembangan positif ini disopori oleh seluruh sektor jasa keuangan. Sektor pasar modal mencatat pertumbuhan tertinggi sebesar 12,25 persen (yoy), diikuti sektor Pengembangan, Pengawasan, dan Pembiayaan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya (PVML) sebesar 7,03 persen (yoy), dan sektor perbankan tumbuh 1,21 persen (yoy).

Meski begitu, perbankan masih mendominasi porsi pembiayaan UMKM nasional sebesar 82,44 persen atau setara Rp1.519,35 triliun. Sisanya disumbang oleh sektor PVML sebesar 17,50 persen dan pasar modal sebesar 0,06 persen.

Pencapaian tersebut dipaparkan dalam ajang UMKM Finance Summit 2026 bertema "Penguatan Akses Pembiayaan dan Ekosistem UMKM melalui Sinergi Kebijakan AntarPemangku Kepentingan untuk Mewujudkan Ketahanan Ekonomi Nasional" yang diselenggarakan OJK di Jakarta, Selasa (11/8/2026).

Bentuk Working Group dan MoU dengan Kementerian UMKMKetua Dewan Komisioner OJK, Friderica Widyasari Dewi, menegaskan bahwa pengembangan ekosistem dan penyaluran kredit UMKM merupakan salah satu prioritas utama kebijakan OJK. Langkah ini diperkuat melalui penerbitan POJK Nomor 19 Tahun 2025 yang menyederhanakan mekanisme pembiayaan bagi para pelaku usaha kecil. Untuk mengakselerasi efektivitas pembiayaan di lapangan, OJK bakal membentuk satuan tugas khusus (working group).

"Dalam waktu dekat, OJK akan menginisiasi pembentukan satuan tugas atau working group bersama Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian UMKM, kementerian/lembaga terkait, serta industri jasa keuangan," ujar Friderica.

Sebagai wujud konkret kolaborasi, OJK juga menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) dengan Kementerian UMKM yang diwakili langsung oleh Menteri UMKM Maman Abdurrahman. Sinergi ini akan melingkupi penguatan akses pasar, penyelarasan kredit program pemerintah, integrasi pendampingan, hingga digitalisasi dan hilirisasi usaha.

Menteri UMKM Maman Abdurrahman menekankan bahwa peningkatan daya saing UMKM tidak bisa hanya bergantung pada fasilitas pembiayaan semata, tetapi harus menyentuh ekosistem secara utuh.

"Kompleksitas untuk mendorong UMKM tumbuh harus dilihat dari seluruh aspek yang saling terkait, termasuk pasar," tegas Maman.

OJK menilai salah satu tantangan klasik yang masih membelit UMKM adalah keterbatasan kapasitas, legalitas, pencatatan keuangan, hingga akses rantai pasok.

Oleh karena itu, skema pembiayaan ke depan didorong untuk tidak lagi berfokus pada kecukupan agunan tambahan (collateral), melainkan berbasis pada arus kas (cash flow), potensi usaha, dan profil transaksi. Hal senada diungkapkan Wakil Ketua Komisioner XI DPR RI, Muhammad Hanif Dhakiri.

Menurutnya, sektor keuangan tanah air perlu mengubah cara pandang dalam merespons kebutuhan modal para pelaku usaha kecil. "Bukan hanya UMKM yang harus bankable, sistem keuangan kita juga harus semakin UMKM-able. Pembiayaan seharusnya mengikuti aktivitas ekonomi, bukan semata-mata menunggu proposal kredit," ujar Hanif.

Di saat yang sama, Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae menguraikan bahwa OJK tengah membangun ekosistem data yang tepercaya. Infrastruktur ini mencakup sistem informasi pembiayaan UMKM terintegrasi, penyempurnaan dashboard pembiayaan, hingga penyusunan indeks pembiayaan UMKM secara berkala untuk mempermudah pemantauan risiko.

Melalui kombinasi kemudahan regulasi, integrasi data, dan pembukaan akses pasar, kolaborasi lintas lembaga ini diharapkan mampu mengakselerasi UMKM Indonesia untuk naik kelas dan memperkuat ketahanan ekonomi nasional.