Kejatisu Terima Laporan Dugaan Korupsi Rp6,5 M Pembangunan Rusun di Sumut
Kitakini.news -Inspektur Jenderal (Irjen) Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Heri Jerman melalui Sekretaris Inspektorat Jenderal Dian Fris Nalle menyerahkan hasil temuan terkait kasus dugaan korupsi pembangunan rumah susun (Rusun) ke kantor Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejatisu), Rabu (9/7/2025).
Baca Juga:
Temuan yang masih bersifat praduga tersebut diserahkan ke kantor Kejatisu dan diterima langsung oleh Aspidsus sebagai leading sektornya.
"Tadi kami sudah sama-sama menandatangani surat penyerahan kasus terkait dugaan tindak pidana korupsi yang nantinya akan ditindaklanjuti oleh tim Pidsus Kejati Sumut. Kami berharap segera ditindaklanjuti, sehingga apa yang menjadi program bapak Presiden dalam Asta Cita poin 7 tentang pencegahan dan pemberantasan korupsi menjadi konsen pemerintahan Presiden Prabowo," bebernya kepada wartawan usai acara penyerahan kepada Kejatisu di Medan, Rabu (9/7/2025).
Dari hasil temuan yang diperoleh di Sumatera Utara, kata Dian Fris Nalle, dugaan korupsinya untuk sementara ditemukan sekitar Rp6,5 Miliar, yang berkaitan dengan pekerjaan proyek Rusu. di 3 kabupaten, yaitu Tapanuli Tengah, Tapanuli Utara dan Deli Serdang.
"Laporan yang kami serahkan agar segera ditindaklanjuti penyidik Kejatisu, karena ada dugaan unsur pemerasan, yang nantinya akan dipertegas oleh hasil penyelidikan tim penyidik," terangnya.
Sementara Aspidsus Kejati Sumut Muttaqin Harahap didampingi Kasi Penkum Adre W Ginting menegaskan bahwa pihaknga segera menindaklanjuti laporan yang telah dilaporkan oleh Irjen PKP secara langsung di Kantor Kejati Sumut.
"Bahan-bahan laporan yang disampaikan sudah kami terima, dan akan segera ditindaklanjuti," tandasnya. (**)
Diikuti 3.650 Peserta, Sulaiman Pastikan Jambore Daerah XI Siap Digelar
Kejari Samosir Tetapkan Pimpinan Bank Mandiri KCP Pangururan Sebagai Tersangka
Kasus Korupsi MBG Tambah Deretan 'Bintang' Jadi Tersangka
PH Mantan Kadis Sosial Samosir Minta Dakwaan Dinyatakan Batal Demi Hukum
Bobby Dorong Sinergi Fiskal Provinsi-Kabupaten Pada Acara HUT ke-26 APKASI