Tolak Ketidakbenaran Demi Sejarah, Sofyan Tan Ungkap Alasan Masuk Daftar Pengusul Hak Menyatakan Pendapat DPR  

Kitakininews.co.id -MEDAN : Anggota Komisi X DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, dr. Sofyan Tan, mengungkapkan alasan dirinya ikut menandatangani usulan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) DPR RI terkait Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Ia menyebut keputusan tersebut sebagai bentuk tanggung jawab moral dan konstitusional untuk menolak hal yang dinilainya bertentangan dengan ketentuan hukum.

Baca Juga:

• Bukan Hanya Gibran, Ini Jejak Wapres Didunia Mundur Sebelum Dimakzulkan
• Sah!!! Gibran Sampaikan Pengunduran Diri Sebagai Wapres ke MPR
• Kakek 67 Tahun Tertangkap Basah Konsumsi Sabu di Barak Narkoba Medan Labuhan

"Ini bentuk tanggung jawab moral saya yang konstitusional. Menolak ketidakbenaran demi sejarah ke depan," kata Sofyan Tan, legislator Daerah Pemilihan Sumatera Utara I, saat menghadiri acara Semarak Budaya bertema "Merangkai Cerita, Merawat Budaya, Kreativitas Storytelling di Era Digitalisasi" di Kompleks CBD Polonia, Medan.

Dalam kegiatan yang berlangsung Kamis sore tersebut, Sofyan Tan menjelaskan bahwa dirinya merupakan satu dari 14 anggota Fraksi PDI Perjuangan yang tercatat sebagai pengusul HMP. Ia juga menyebut dirinya satu dari tiga anggota Komisi X DPR RI yang ikut dalam daftar tersebut.

Menurut Sofyan, keterlibatannya tidak terlepas dari tugas Komisi X DPR RI yang membidangi pendidikan. Ia menilai polemik persyaratan pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka berkaitan langsung dengan persoalan yang menjadi perhatian komisinya.

Sofyan mengatakan persyaratan pendidikan calon presiden dan wakil presiden telah diatur dalam konstitusi dan Undang-Undang Pemilu. Karena itu, menurut dia, setiap calon pejabat negara harus memenuhi persyaratan yang ditentukan peraturan perundang-undangan.

Ia juga menyinggung perkembangan perkara terkait dokumen pendidikan Gibran, termasuk putusan Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung. Sofyan menilai perkembangan hukum tersebut menjadi alasan penting bagi DPR untuk menggunakan hak konstitusionalnya dalam menindaklanjuti persoalan tersebut.

Salah satu putusan yang menjadi sorotan adalah perkara Mahkamah Agung Nomor 742 K/TUN/2026 yang membatalkan Surat Keterangan Penyetaraan Pendidikan SMA Gibran. Putusan tersebut, menurut Sofyan, memperkuat urgensi pembahasan persoalan persyaratan pendidikan dalam proses politik di DPR.

"Sebagai anggota DPR yang berada di Komisi X bidang pendidikan, tentu tidak adil jika saya diam saja melihat ketidakbenaran ini. Kalau saya diam, suatu saat saya akan disalahkan oleh anak cucu saya karena membiarkan orang yang secara hukum dinyatakan tidak memenuhi syarat pendidikan tetap melenggang," tegasnya.

Sofyan juga menanggapi anggapan yang mempertanyakan sikapnya sebagai sosok yang selama ini dikenal moderat, tetapi ikut mengusulkan HMP. Ia menegaskan, langkah tersebut bukan didasari sentimen pribadi ataupun sekadar perbedaan kepentingan politik.

Menurutnya, penggunaan hak konstitusional DPR merupakan bagian dari tanggung jawab sebagai wakil rakyat untuk memastikan penyelenggaraan negara berjalan sesuai aturan dan prinsip konstitusi.

Acara Semarak Budaya tersebut turut dihadiri Tenaga Ahli DPR RI Lisnawati Ginting dan Pandapotan Tamba, serta Rektor Universitas Satya Terra Bhinneka, Bobby Christian Halim. Kegiatan itu diikuti mahasiswa dan jurnalis di Kota Medan.