Terkait Pungli, Ombudsman RI Perwakilan Sumut Datangi Mapolres Padangsidempuan

Kitakini.news - Kepala Ombudsman RI Perwakilan Sumatera Utara (Sumut) Abiyadi Siregar mendadak kunjungi Markas Komando Polres Padangsidempuan, Kamis (15/6/2023) sekira pukul 14:00 WIB.

Baca Juga:

• Pemko Gunungsitoli Siapkan 60 Calon Kepala Sekolah Lewat BCKS 2026
• Kapolda Sumut Sonny Irawan Ajak NU Perkuat Sinergi Jaga Kamtibmas
• Sofyan Tan Kunjungi SLB Dwituna Harapan Baru Medan, Buka Peluang Beasiswa Penuh bagi Lulusan

Abyadi Siregar menuturkan kepada wartawan kunjungannya dalam rangka meningkatkan sinergitas dalam hal peningkatan penanganan pungutan liar (pungli) di Kota Padangsidempuan.

"Kegiatan kunjungan ke Polres Padangsidempuan hari ini hanya membangun sinergitas saja, sebab Ombudsman dengan Polri itu adalah dua pihak yang harus bekerjasama dalam hal meningkatkan penanganan pungli,” ujarnya kepada waratwan.

Kemudian kata Abiyadi Siregar, Ombudsman dengan polri sudah menandatangani kesepakatan terkait upaya pencegahan pungli.

“Nah hari ini di Polres Padangsidempuan saya sudah bertemu dengan pak Wakapolres membicarakan bagaimana penanganan pencegahan pungli dengan baik, termasuk meminimalisir praktik-praktiknya,” beber Abiyadi.

Saat disinggung soal praktek pungli terhadap pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (P3K) di Dinas Pendidikan Kota Padangsidempuan, Abiyadi membenarkannya. Mengingat hal itu sempat viral di berbagai media.

"Dinas Pendidikan Kota Padangsidempuan sempat meresahkan publik atas dugaan pungli. Kunjungan saya juga hari ini bermaksud untuk menjalin koordinasi dengan polres sidimpuan bagaimana cara atau teknis-teknis pencegahannya,” katanya.

Dikatakannya, Ombudsman sangat mendukung alat penegak hukum (APH) agar proses penegakan hukum bisa dilakukan. Tujuannya untuk membangun kualitas pelayanan publik yang di tengah masyarakat, terutama kalangan guru dan sebagainya.

Diketahui bahwa pungli terhadap peserta P3K sempat membuat heboh sampai viral di Padangsidempuan, sebab adanya dugaan dugaan setoran kepada instansi terkait hingga membayar Rp30 Juta sampai Rp40 juta.

Kontributor: Efendi Jambak