APBD Defisit, Pejabat Pekanbaru Malah Beli Mobil Dinas Mewah Rp5,2 Miliar

Kitakini.news - Pembelian mobil dinas wali kota dan pimpinan DPRD Pekanbaru mendapat sorotan masyarakat. Pasalnya, pengadaan lima mobil dinas mewah seharga Rp5,2 Miliar tersebut dilakukan saat APBD Pekanbaru mengalami defisit dan pembangunan infrastruktur terbengkalai.

Baca Juga:

• Kabut Asap Ganggu Aktivitas Penerbangan di Bandara Sultan Syarif Kasim II, Pesawat Putar Balik
• Polres Siak Tangkap Sindikat Pembuat SIM Palsu
• Diselimuti Kabut Asap Tebal, BPBD Kota Padang Bagikan 11 Ribu Masker

Dalam Layanan Pengadaan Secara Elektronik atau LPSE pemerintah terungkap adanya pembelian 5 mobil dinas untuk Wali Kota Pekanbaru dan empat pimpinan DPRD Pekanbaru. Pengadaan mobil mewah senilai Rp5,2 Miliar ini masuk dalam APBD tahun 2025.

Terdiri dari mobil dinas Walikota Pekanbaru seharga Rp1,7 Miliar, mobil dinas Ketua DPRD Pekanbaru Rp800 Juta dan tiga mobil dinas Wakil Ketua DPRD Pekanbaru total Rp2,7 Miliar. Namun keberadaan lima mobil dinas bernilai fantastis ini tidak diketahui hingga kini.

Pembelian mobil mewah di tengah defisit APBD Pekanbaru menuai kecaman masyarakat. Forum Indonesia Untuk Transparansi Anggaran atau FITRA Riau menyatakan pejabat Pekanbaru mengabaikan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang efisiensi APBD.

Sementara Wali Kota Pekanbaru Agung Nugroho dan empat pimpinan DPRD Pekanbaru kompak menyatakan pembelian mobil dinas disahkan pejabat yang berwenang di periode sebelum mereka dilantik. Namun, FITRA Riau menganggap alasan tersebut hanya akal-akalan wali kota dan DPRD Pekanbaru.

Deputi FITRA Riau, Taufik mengatakan wali kota dan pimpinan DPRD Pekanbaru bisa membatalkan anggaran yang disahkan pejabat sebelumnya selama masa transisi.

"Seharusnya anggaran Rp5,2 Miliar untuk mobil dinas bisa digunakan untuk menutupi defisit APBD, membayar utang Pemerintah Kota Pekanbaru dan membangun infrastruktur jalan yang lebih dibutuhkan masyarakat," ujar Taufik, Jumat (11/4/2025).

Dikatakannya, FITRA Riau menyatakan komitmen pejabat daerah melakukan efisiensi masih rendah. Berbagai kalangan menilai pemerintah kota dan DPRD Pekanbaru tidak punya empati terhadap kondisi ekonomi masyarakat yang memprihatikan saat ini.