Bobby Nasution Diminta Bertindak "Out of the Box"

Kitakini.news - Gubernur Sumatera Utara (Gubsu) Bobby Nasution diminta lebih kreatif dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprovsu). Sebab Pemprovsu dinilai belum memaksimalkan pemungutan pajak, khususnya dari sektor pemungutan pajak secara digital.

Baca Juga:

• Pemko Gunungsitoli Siapkan 60 Calon Kepala Sekolah Lewat BCKS 2026
• Dhody Thahir Menang Praperadilan, Polda Sumut Siap Laksanakan Putusan Hakim
• ‎Kajati Sumut dan Gubernur Bobby Nasution Perkuat Kolaborasi dan Kawal Pembangunan Daerah ‎

Fraksi PDI Perjuangan meminta agar Pemprovsu lebih kreatif, inovatif, dan bertindak "Out of The Box' dalam optimalisasi peningkatan pendapatan daerah. Sebab Fraksi PDI Perjuangan menilai, upaya optimalisasi pendapatan daerah melalui digitalisasi sistem pemungutan pajak sudah seharusnya sebagaimana perkembangan zaman, namun jawaban Gubernur terkait optimalisasi pendapatan tersebut belim konkret," ujar Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumut Fraksi PDI Perjuangan, Agustinus Zega, saat menyampaikan Pendapat Akhir Fraksi PDI Perjuangan saat sidang paripurna DPRD Sumut tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Sumut TA 2024 di gedung dewan Jalan Imam Bonjol, Medan, Rabu (23/7/2025).

Dalam paripurna yang turut dihadiri Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution dan sejumlah Pimpinan OPD di lingkungan Pemprovsu, Fraksi PDI Perjuangan juga menyoroti aspek pendidikan di Sumatera Utara.

Fraksi PDI Perjuangan mendesak agar Pemprovsu dapat memenuhi rasa keadilan untuk masyarakat dalam mendapatkan layanan pendidikan yang layak.

"Keadilan di bidang pendidikan itu harus ditunjukkan melalui pembangunan infrastruktur pendidikan yang layak dan merata. Pembangunan infrastruktur pendidikan harus diprioritaskan di daerah yang jauh dari akses pendidikan," ujar Agustinus.

Selanjutnya, Fraksi PDI Perjuangan juga menyinggung masalah pelayanan kesehatan di Sumatera Utara. Agustinus mengatakannya, Fraksi PDI Perjuangan mengapresiasi upaya Pemprovsu dalam pelaksanaan Universal Health Coverage (UHC).

"Pemprovsu harus menginstruksikan kepada seluruh Pemerintah kabupaten/kota untuk menyiapkan anggarannya terkait fasilitas kesehatan, termasuk program UHC," ujarnya.

Untuk urusan wajib pekerjaan umum

Fraksi PDI Perjuangan mendukung Pemprovsu untuk melakukan tindakan penegakan hukum. Fraksi PDI Perjuangan juga mengapresiasi rencana program kegiatan inventarisasi kerusakan jaringan irigasi.

"Penegakan hukum jangan hanya Lips Service. Masalah jaringan irigasi tersebut juga harus dilaporkan secara berkala ke DPRD (Sumut) melalui komisi terkait," tuturnya.

Fraksi PDI Perjuangan juga turut menyoroti masalah perkebunan dan peternakan di Sumatera Utara.

"Fraksi PDI Perjuangan mendesak Pemprovsu untuk turun dalam menyelesaikan persoalan konflik agraria yang masih terjadi di Sumut," pungkasnya. (**)