Bapemperda DPRD Medan Akan Revisi Perda Kesehatan

Kitakini.news - Peraturan Daerah (Perda) No.4 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Kota Medan telah beroperasi selama 13 tahun. Namun, hingga kini, banyak warga yang terdaftar dalam program Universal Health Coverage (UHC) yang dibiayai oleh APBD Kota Medan mengeluhkan kurangnya pelayanan kesehatan yang optimal dari puskesmas dan rumah sakit.

Baca Juga:

• Revisi RTRW Sumut Dorong 6 Program Strategis Kawasan Industri dan Pariwisata
• *Rico Waas Hadiri Paripurna APBD Medan 2027, DPRD Tekankan Anggaran Harus Kembali ke Rakyat*
• Saipul Bahri Warning Kepling, Lurah dan Camat Dalam Penataan PKH Medan Makmur

Banyak laporan mengenai penolakan dari pihak rumah sakit yang meminta uang muka sebelum memberikan pelayanan kesehatan.

Menanggapi hal ini, Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Medan berencana untuk merevisi Perda tersebut agar dapat memenuhi kebutuhan masyarakat akan pelayanan kesehatan yang lebih baik.

Ketua Bapemperda DPRD Medan, Afif Abdillah, mengungkapkan bahwa revisi ini bertujuan untuk meningkatkan program UHC menjadi UHC Premium, sesuai dengan program yang dicanangkan oleh Wali Kota dan Wakil Wali Kota Medan.

"Kami ingin memastikan bahwa semua rumah sakit di Kota Medan dapat melayani masyarakat tanpa diskriminasi dan dengan standar pelayanan yang tinggi," tegas Afif, Sabtu (26/7/2025).

Dalam sistem UHC Premium yang baru, akan ada penilaian terhadap pelayanan rumah sakit, mulai dari resepsionis hingga ruang rawat inap. Masyarakat akan dilibatkan dalam penilaian ini melalui aplikasi WhatsApp, dan rumah sakit yang memberikan pelayanan terbaik akan mendapatkan reward, sementara yang buruk akan dikenakan sanksi.

Afif berharap agar rumah sakit dapat melayani masyarakat dengan sepenuh hati, mengingat dana APBD yang digunakan untuk mendukung program ini. "Tidak ada alasan bagi rumah sakit untuk menolak pasien, terutama yang terdaftar dalam program UHC," pungkasnya.