Razia Plat BL di Langkat Berpotensi Picu Ketegangan Antarwilayah Aceh - Sumut

Kitakini.news -Ketua Komisi C Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sumatera Utara (DPRD Sumut), Rony Reynaldo Situmorang SH MH mengingatkan bahwa kebijakan razia terhadap kendaraan berplat BL (Aceh) yang dilakukan Gubernur Sumut (Gubsu) Bobby Nasution di wilayah Langkat berpotensi memicu gesekan antarwilayah Aceh dan Sumut.

Baca Juga:

• Kronologi Ondim Korup Uang Seragam Sekolah dan Temuan 55 Kg Platinum
• Syah Afandin, Dari Istilah Ongkos Dimuka Jadi Tersangka Gegara “Bayar Belakangan”
• BAMPERSU Dukung Langkah Kejari Medan Bongkar Dugaan Korupsi BLUD RSUD dr. Pirngadi

Menurut Rony, langkah yang dilakukan Gubsu sangat sensitif dan dikhawatirkan membangkitkan kembali ketegangan hubungan antara Sumut dan Aceh.

Rony mencontohkan, persoalan antar provinsi pernah mencuat dalam kasus klaim 4 pulau beberapa waktu lalu, yakni Pulau Panjang, Pulau Lipan, Pulau Mangkir Gadang, dan Pulau Mangkir Ketek.

Persoalan itu sempat menimbulkan pro kontra hingga akhirnya diselesaikan melalui jalur damai oleh Presiden Prabowo Subianto bersama Menteri Dalam Negeri.

"Kita tentu tidak ingin luka lama kembali tergores hanya karena persoalan teknis di lapangan," cetus Rony Reynaldo kepada wartawan di gedung dewan, Jalan Imam Bonjol, Medan, Senin (29/9/2025), sembari menambahkan, kebijakan razia sebaiknya dimulai secara merata di perbatasan provinsi lain, misalnya menuju Riau, Padang, dan daerah tetangga lainnya.

Dengan demikian, lanjut Politisi Partai NasDem ini, tidak ada kesan diskriminatif terhadap Aceh atau dengan kata lain, alangkah bijaknya, jika Bobby Nasution memulai penegakan aturan ini dari wilayah lain, agar tidak ada ruang politisasi maupun prasangka buruk.

Rony juga menilai, truk dengan plat BK juga banyak keluar masuk ke wilayah Aceh tanpa masalah. Karena itu, jika razia dilakukan sepihak di Langkat terhadap kendaraan pelat BL, maka masyarakat Aceh bisa merasa diperlakukan tidak adil.

"Padahal Lalulintas perdagangan antar wilayah selama ini berjalan harmonis. Jangan sampai kebijakan yang maksudnya baik justru mengusik kedamaian," tandasnya.

Masih kata Rony, bahwa dirinya mengingatkan, bahwa seorang gubernur merupakan perpanjangan tangan Pemerintah Pusat di daerah. Dengan posisi itu, Bobby Nasution menjadi ikon Sumut yang harus mampu menjaga iklim kondusif, terutama di kawasan perbatasan yang rawan dipolitisasi.

"Kami di DPRD berharap, langkah-langkah strategis seperti ini dilakukan dengan pertimbangan matang, supaya tidak menimbulkan dampak sosial dan politik yang merugikan masyarakat," jelasnya.

Rony juga menekankan, hubungan baik antara Sumut dan Aceh harus dijaga sebagai modal penting untuk mendukung pertumbuhan ekonomi kawasan. Kerjasama antar wilayah di sektor perdagangan, pariwisata, hingga sosial budaya sudah terjalin erat.

"Jangan sampai kran persaudaraan yang sudah lama dibangun renggang hanya karena kebijakan teknis yang kurang komunikatif," pungkasnya.

Sebagaimana diketahui, razia yang dilakukan Gubernur Sumut Bobby Nasution di Langkat ditujukan terhadap kendaraan pengangkut hasil bumi berpelat non-BK.

Pemprovsu menegaskan bahwa kebijakan itu bukan bermaksud diskriminatif terhadap daerah tertentu, melainkan sebagai upaya menertibkan lalu lintas barang demi meningkatkan PAD. (**)