Zeira Salim Minta Pemprovsu Kembali Layangkan Gugatan Pajak Air Permukaan PT Inalum

Kitakini.news - Wakil Ketua Komisi A Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sumatera Utara (DPRD Sumut), Zeira Salim Ritonga meminta Pemerintah Provinsi Sumut (Pemprovsu) agar kembali melakukan gugatan terkait Pajak Air Permukaan PT. Indonesia Asahan Aluminium (Persero). Hal ini penting mengingat Pemprovsu saat ini telah mengalami penurunan bahkan kehilangan pemasukan keuangan daerah senilai Rp50 Miliar dari Pajak Air Permukaan dari PT Inalum.

Baca Juga:

• Salmon Sumihar: Pengutipan Parkir Rp20 Ribu di Deleng Singkut Karo Rusak Kepercayaan Wisatawan
• Rico Waas Tegaskan Rekomendasi DPRD Jadi Momentum Perkuat PAD dan Tertibkan Aset Daerah, Minta Sekda dan OPD Tindaklanjuti dengan Serius
• HUT ke-28 PAN, Yahdi Khoir Apresiasi Perhatian Gubsu Terhadap Perbaikan Infrastruktur di Batubara

Pernyataan itu disampaikan Zeira Salim kepada wartawan usai melakukan rapat kerja dengan Biro Hukum Pemprovsu di gedung dewan Jalan Imam Bonjol Medan, Kamis (23/10/2025).

Zeira mengaku terkejut saat menerima informasi dan sata bahwa saat ini Pemprovsu telah kehilangan pemasukan kas daerah dari pajak air permukaan senilai Rp500 Miliar disebut-sebut dari PT Inalum.

Hal itu disebut-sebut disebabkan Pemprovsu telah mengalami kekalahan gugatan dari PT Inalum dalam memperjuangkan pajak air permukaan.

*Dari pertemuan tadi kita terkejut hal itu disebabkan selama masa persidangan samasekali tidak i ada pendampingan dari pihak Pemprovsu. Sehingga hak inilah yang kemungkinan penyebab kita (Pemprovsu-red) posisinya lemah hingga kalah,"kata politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini.

Zeira kembali kaget saat menerima informasi bahwa tidak adanya pendampingan dari pihak Pemprovsu itu disebut-sebut ada oknum dari Biro Hukum yang diduga sengaja melarang pendamping untuk mengikuti gugatan tersebut.

Untuk itu Zeira Salim meminta agar persoalan ini ditelusuri dan diusut, agar hal serupa tidak kembali terulang.

"Untuk itu kita (dewan) telah sepakat untuk mengalokasikan anggaran untuk pendamping nantinya melakukan gugatan terhadap pajak air permukaan tersebut. Karena kita tidak ingin peluang pemasukan keuangan daerah senilai Rp500 Juta hilang begitu saja dari pajak air permukaan," tandasnya. (**)