Komisi C DPRD Sumut Dorong Peningkatan PAD dari Pajak Air Permukaan

Kitakini.news - Ketua Komisi C Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sumatera Utara (DPRD Sumut), Rony Reynaldo Situmorang SH MIP mendorong peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor pajak air permukaan umum (APU).

Baca Juga:

• Jumat Berkah Polsek Bukit Kapur Bagi Sembako dan Bibit Pohon di Dumai
• Ebenejer Ingatkan Disdik dan Sekolah Perkuat Sterilisasi Lingkungan, Persiapkan PJJ
• Ihwan Ritonga Dukung Prabowo, Rumah Sakit Jangan Bedakan Pasien BPJS dan Umum

Menurut Rony, sektor ini memiliki potensi besar karena banyaknya Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) dan Pembangkit Listrik Tenaga Mikrohidro (PLTMH) yang beroperasi di berbagai daerah di Sumatera Utara.

Rony menjelaskan, selama ini kontribusi pajak air permukaan terhadap PAD Sumut masih belum optimal. Salah satu penyebabnya adalah belum maksimalnya sistem pengukuran dan pencatatan volume pemanfaatan air permukaan yang menjadi dasar pengenaan pajak.

"Kita ingin sektor ini benar-benar bisa memberikan kontribusi nyata bagi keuangan daerah. Karena potensi air permukaan di Sumut sangat besar, terutama di wilayah yang memiliki banyak PLTA dan PLTMH," ujar kepada wartawan didampingi Anggota Komisi yakni Lambok Andreas Simamora dan Doddy Thaher di ruang kerjanya gedung dewan, Jalan Imam Bonjol, Medan, Jumat (24/10/2025).

Untuk itu, lanjut Rony, pemerintah provinsi perlu segera menerapkan sistem digitalisasi pengukuran air permukaan. Salah satunya dengan pemasangan meteran digital yang dapat memantau pemakaian air secara akurat dan terintegrasi dengan sistem pendapatan daerah.

"Kami mendorong agar meteran digital dipasang dan dikalibrasi secara berkala oleh dinas terkait. Dengan sistem ini, data pemakaian akan lebih valid dan transparan sehingga potensi kebocoran penerimaan bisa diminimalkan," tegasnya.

Rony juga menilai, langkah ini sejalan dengan upaya pemerintah daerah dalam melakukan inovasi peningkatan PAD tanpa membebani masyarakat secara langsung. Optimalisasi pajak air permukaan diharapkan menjadi salah satu sumber pendapatan berkelanjutan bagi pembangunan daerah.

Rony yang didampingi Lambok dan Doddy sepakat bahwa pemanfaatan teknologi digital menjadi kunci dalam meningkatkan efektivitas pemungutan pajak daerah, terutama di sektor-sektor strategis seperti energi dan sumber daya alam.

"Digitalisasi adalah keniscayaan. Dengan sistem yang transparan dan terukur, PAD bisa meningkat dan kepercayaan publik terhadap pengelolaan keuangan daerah juga semakin baik," tambah Lambok Simamora.

Lambok Simamora menambahkan, kapan PHD dari sektor pungutan pajak dari alat berat yang beroperasi di Sumatera Utara.

Sementara Dody Thaher mengusulkan adanya permintaan saham dari PT Inalum untuk Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprovsu).

Untuk usulan ini dia berencana bertemu dengan pimpinan DPRD Sumatera Utara untuk bersama-sama berembuk dengan Gubernur Sumatera Utara (Gubsu) mencari formulasi yang tepat agar Provinsi Sumatera Utara mendapatkan saham dari PT Inalum. (**)