Warga Menteng VII Keluhkan Persoalan Banjir Tak Kunjung Tuntas

Kitakini.news - Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sumatera Utara (DPRD Sumut) Fraksi Partai Demokrat, Fajri Akbar SH melaksanakan Reses II Tahun Sidang II 2025–2026 di Jalan Menteng VII, Gang Ahli Waris, Kecamatan Medan Tenggara, Sabtu (6/2/2026). Kegiatan ini menjadi ajang penyerapan aspirasi masyarakat terkait persoalan banjir, infrastruktur jalan, dan layanan kesehatan.

Baca Juga:

• Meriahta: Jangan Hanya Minta Maaf, Kasus Dugaan Keracunan MBG di Karo Harus Diusut Tuntas
• APBD Perubahan 2026 Tembus Rp7,7 Triliun, Wali Kota Medan Fokuskan Anggaran pada 6 Prioritas Pembangunan
• Fraksi PAN DPRDSU Bangga Dudy Purwagandhi Pimpin DPD PAN Sumut

Reses diawali dengan doa yang dipimpin Junaidi, kemudian dilanjutkan dialog terbuka bersama warga. Fajri menyampaikan bahwa reses merupakan amanat undang-undang sebagai sarana menyerap langsung keluhan dan harapan masyarakat di daerah pemilihan.

Pada kesempatan itu, sejumlah warga mengeluhkan banjir yang kerap terjadi di kawasan Menteng, khususnya di sekitar pinggiran Jalan Tol. Warga menilai tidak adanya bak penampungan air menyebabkan luapan air menggenangi rumah saat hujan turun meski dengan intensitas singkat. Mereka berharap PT Jasa Marga dapat membangun kolam penampungan agar banjir tidak berulang.

Anto, warga Jalan Menteng Gang Sari Bulan, mengatakan hujan sebentar saja sudah menyebabkan air masuk ke permukiman. Sementara Tuti, warga Gang Ahli Waris, menyebut wilayah tersebut sebelumnya tidak pernah banjir selama puluhan tahun, namun kini kerap terdampak.

Keluhan lain disampaikan Rostia br Siburian yang menyoroti kondisi jalan rusak dan drainase tidak berfungsi di Gang Ahli Waris. Ia menyebut usulan perbaikan parit sudah pernah disampaikan sebelumnya namun belum terealisasi. Warga juga meminta perhatian terhadap akses jalan menuju rumah ibadah.

Menanggapi hal tersebut, Fajri mengakui terdapat sejumlah faktor penyebab banjir, termasuk tanggul yang jebol serta debit air yang tidak menentu. Ia menyatakan akan melakukan mitigasi banjir dan berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi Sumut (Pemprovsu) serta Pemko Medan untuk penanganan yang cepat dan berkelanjutan.

Selain persoalan lingkungan, warga juga menanyakan akses layanan kesehatan, khususnya terkait Universal Health Coverage (UHC).

Fajri menjelaskan bahwa UHC bagi warga Kota Medan dapat digunakan sesuai ketentuan, termasuk di luar daerah. Ia meminta warga segera melapor jika menemukan penolakan layanan kesehatan.

Terkait Program Makanan Bergizi Gratis (MBG), Fajri menyampaikan bahwa program tersebut saat ini masih diperuntukkan bagi balita, ibu hamil, dan pelajar, dan belum menyasar kelompok lanjut usia.

Sebagai anggota Komisi E DPRD Sumut, Fajri juga menegaskan komitmennya dalam pengawasan layanan kesehatan, termasuk memastikan Rumah Sakit Haji Medan memberikan pelayanan optimal bagi masyarakat.

Seluruh aspirasi yang dihimpun dalam reses ini akan dirangkum dan disampaikan ke DPRD Sumatera Utara untuk ditindaklanjuti melalui kebijakan dan program pemerintah daerah. (**)