Pemprovsu Optimalisasi Pajak Daerah Melalui Digitalisasi, Razia Terpadu, Hingga Samsat Malam
Kitakininews.co.id - Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprovsu) menerapkan kebijakan pemutihan pajak pada tahun 2026 untuk mendorong kepatuhan masyarakat sekaligus mengejar target Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) sebesar Rp1,8 Triliun.
Baca Juga:
"Pemutihan pajak tahun 2026 ini berbeda dengan tahun sebelumnya. Kami menerapkan skema dengan dua tahun tunggakan dan satu tahun berjalan disertai penghapusan denda," ujar Kepala Bidang Pengelolaan Pendapatan I Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Sumut, Yudhi Armand dalam konferensi pers yang digelar Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Sumatera Utara di Lobi Dekranasda Sumatera Utara, Jumat (20/11/2026).
Dikatakan Yudhi, program ini digelar selama satu bulan mulai awal November dan berakhir pada 30 November 2026.
"Jadi dalam program ini wajib pajak membayarkan pajak untuk tahun 2024, 2025, dan 2026 dengan penghapusan denda PKB," kata Yudhi.
Kebijakan tersebut dijelaskannya, dijalankan melalui regulasi pemerintah daerah dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi serta tingkat kepatuhan wajib pajak.
"Jadi kenapa ini berbeda dari tahun sebelumnya, tidak ada aturan sebenarnya. Maksudnya kita hanya melakukan kajian supaya di tahun 2026 ini tidak terlalu banyak loss-nya," terangnya.
Menurut Yudhi, kebijakan pemutihan ini diperlukan untuk membantu mengejar target penerimaan PKB tahun 2026 sebesar Rp1,8 Triliun, dengan realisasinya berada di angka Rp1,2 triliun.
Selain memberikan keringanan lewat penghapusan denda, Bapenda juga membatasi jangka waktu pelaksanaan pemutihan selama satu bulan, agar lebih terukur sekaligus memadukannya dengan operasi gabungan (razia) yang berjalan seiring dan bersifat humanis.
"Kami juga menggelar operasi gabungan bekerjasama dengan Satlantas dan Jasa Raharja secara serentak di 33 kabupaten/kota dan sifatnya humanis," imbuhnya.
Bapenda Sumut lanjutnya, mendorong kepatuhan pajak di kalangan Aparatur Sipil Negara (ASN) dengan memastikan seluruh ASN di lingkungan Pemprovsu harus membayar pajak yang dimiliki.
Bapenda Sumut mendatangi seluruh organisasi perangkat daerah dibawah naungan provinsi Sumut untuk mendata kendaraan yang dimiliki.
"Saat ini kami masih mendata ASN di seluruh OPD di bawah naungan provinsi. Setelahnya akan berkembang ke seluruh BUMD dan instansi vertikal di jajaran provinsi Sumut baru kemudian kita teruskan ke kabupaten/kota. Saat ini masih kita sasar ASN di bawah provinsi Sumut sebagai pilot project," ujarnya.
Terkait masukan agar program pemutihan tidak memicu masyarakat menunda pembayaran pajak di masa mendatang, Yudhi mengakui hal tersebut menjadi bahan evaluasi penting bagi Bapenda.
Karena itu, Bapenda mengkaji arah kebijakan ke depan agar upaya pemutihan tetap seimbang dengan upaya peningkatan kepatuhan pembayaran pajak berkelanjutan. (**)
Pemprovsu Dorong Peningkatan Kompetensi ASN melalui Pemanfaatan AI
Fraksi PDIP DPRD Sumut Setujui Ranperda RTRW 2024-2044
Zeira Minta Pemprov Sumut Jelaskan Alasan dan Rincian Rencana Kenaikan Retribusi
Pemprovsu Targetkan IDI 2026 Capai 82,2 Poin, Dorong Masuk 10 Besar Nasional
Rico Waas Gratiskan PBB di Bawah Rp100 Ribu Mulai 2027, Tunggakan Lama Diskon 50 Persen