Berkat Laoli Desak APH Investigas Praktik Pungli Pengurusan NUPTK di Gunung Sitoli

Kitakini.news - Bendahara Fraksi Partai NasDem Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sumatera Utara (DPRD Sumut), Pdt Berkat Kurniawan Laoli S.Pd MIP meminta para guru SMA/SMK yang menjadi korban dugaan praktik pungutan liar di lingkungan Dinas Pendidikan Sumut (Disdiksu) pada Kantor Cabang Dinas (Cabdis) Wilayah XIII Gunung Sitoli, segera melaporkan ke aparat penegak hukum (APH).

Baca Juga:

• Abdul Rahim Desak Pemprovsu Benahi Tata Kelola Keuangan
• Apresiasi Pembangunan Jalan Sipiongot, Aswin Parinduri Ingatkan Pentingnya Kualitas
• Sekda: Pengadaan Smartboard Disdik Langkat Merupakan Instruksi Faisal Hasrimy

"Tindakan tersebut dinilai penting dan harus dilakukan agar tidak ada lagi oknum oknum yang bermain main dengan guru atau masyarakat umum," cetus Berkat kepada wartawan melalui sambungan telepon dari Kepulauan Nias, Selasa (10/2/2026).

Hal ini disampaikan Berkat Laoli merespon informasi adanya sejumlah oknum guru mengaku dimintai uang Jutaan Rupiah saat mengurus Nomor Induk Pendidikan dan Tenaga Kependidikan (NUPTK). Padahal, penerbitan NUPTK itu seharusnya tidak dipungut biaya.

Berkat sendiri mengaku telah menerima laporan terkait adanya dugaan pungli pengurusan NUPTK tersebut.

"Dan praktik itu berpotensi ke pidana, dan ini bukan sekadar isu. Ada bukti transfer. Kalau ada permintaan uang untuk layanan administrasi, itu namanya pungli atau pemerasan," ketus Berkat.

Untuk itu, Wakil rakyat dari Dapil Sumut VIII meliputi Kepulauan Nias ini tegas mendorong para korban agar berani melapor ke aparat penegak hukum. Tak hanya itu, Berkat menyatakan siap mendampingi para guruyang hendak membuat laporan resmi ke Kepolisian.

"Teman teman guru tidak perlu takut melapor. Saya siap mendampingi kalian," tandasnya seraya menambahkan bahwa dirinya telah menghubungi Inspektur Provinsi Sumut yang juga menjabat sebagai Pj Sekretaris Daerah, Sulaiman, untuk meminta pemeriksaan menyeluruh.

"Inspektorat akan melakukan investigasi. Namun langkah internal saja tak cukup. Harus dilaporkan juga ke Polda atau Kejaksaan agar investigasinya meluas dan membongkar siapa aktor intelektualnya. Sebab, pengurusan NUPTK tidak hanya di Cabdis, tapi terhubung sampai ke provinsi," terang Berkat.

Sementara itu, Kepala Cabdis Wilayah XIII Gunungsitoli, Augustinus Halawa, menyatakan pihaknya tengah memeriksa operator yang diduga menerima aliran dana.

"Operator sedang dimintai keterangan oleh Kasubbag. Hasilnya nanti dituangkan dalam berita acara pemeriksaan," imbuhnya seraya membantah bila dirinya terlibat dalam dugaan Pungli tersebut.

"Kalau saya pribadi tidak ada," ucapnya sembari menambahkan bahwa dirinya telah dipanggil ke Kantor Dinas Pendidikan Sumut di Jalan Cik Ditiro, Medan untuk klarifikasi. (**)