Muhammadiyah Dukung SE Walikota Medan No 500-7.1/1540

Kitakini.news - Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Medan (PDM) Kota Medan mendukung dilaksanakannya Surat Edaran (SE) Walikota Medan Nomor 500-7.1/1540 tentang Penataan Lokasi dan Pengelolaan Limbah Penjualan Daging Non-Halal.

Baca Juga:

• Polisi Selidiki Kematian Kepala Rumahtangga Mantan Jampidsus Febri
• Walikota Medan Rico Waas ke Lokasi Ledakan, Penyebab Masih Ditunggu Penyelidikan
• Rakyat Makin Terjepit, BBM Masih Langka, Harga Ayam dan Telur di Sumut Meroket Lagi!

Hal itu disampaikan Ketua PDM Medan Maulana Siregar melalui Wakil Ketua Bidang Hukum, HAM, LHKP dan LBH PDM Kota Medan Eka Putra Zakran Nasution SH MH saat dikonfirmasi wartawan melalui sambungan telepon di Medan, Senin (2/3/2026) terkait tanggapan Muhammadiyah mengenai dampak kegaduhan di ruang publik sepekan terakhir berkenaan prof dan kontra banyak kalangan terhadap SE walikota Medan tersebut.

Menurut Eka, Edaran Walikota Medan itu jika direspon secara positif dan objektif, sudah tepat dan baik guna kemaslahan dan kenyaman bersama.

"PDM Medan menilai edaran walikota Medan itu sudah tepat dan dinilai baik untuk kemaslahatan dan kenyamanan bersama. Medan ini milik kita semua, jadi harus kita jaga dan rawat bersama. Jadi, jangan dipelintir kemana-mana. Edaran itu bernilai positif, untuk kenyamanan, jangan dibilang pula intoleransi. Itu tidak benar. Karena itu, kepada pihak atau semua kalangan diimbau agar tetap menjaga kondusifitas kota Medan, jangan terbelah oleh pihak-pihak yang bersifat provokatif," terang Eka.

Eka menegaskan bahwa Edaran Walikota Medan itu harus diapresiasi karena dinilai sangat baik.

"Jjka direspon secara objektif, dalam edaran itu tak ada larangan berjualan. Sifatnya hanya sebatas menertibkan saja, agar penjual daging Babi atau daging non halal lainnya, lokasi atau tempat berjualannya itu lebih tertata dengan rapi. Jadi, cukup jelas ya, tidak ada disitu mengandung gangguan unsur SARA, agama dan juga bukan bersifat diskriminatif," tegas Eka.

"Yang namanya penertiban, sudah pasti itu untuk kenyamanan dan kemaslahan bersama. Artinya tinggal dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, sebab itu Muhammadiyah mendukung," pungkasnya. (**)