Ratusan Dapur SPPG di Sumut Ditutup Sementara, Ribuan Mitra Terancam tak Digaji

Kitakini.news -Pasca penutupan sementara sejumlah dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG oleh Badan Gizi Nasional karena belum memiliki sertifikat laik higiene sanitasi dan pengolahan air limbah, ribuan mitra dapur terancam tidak menerima gaji. Himpunan Mitra Dapur Generasi Emas, Sumatera Utara, meminta pemerintah menunda penerapan aturan tersebut hingga usai lebaran.

Baca Juga:

• Meriahta: Jangan Hanya Minta Maaf, Kasus Dugaan Keracunan MBG di Karo Harus Diusut Tuntas
• Kepala BGN Sudaryono Berikan Sanksi Copot dan Pecat Kepala SPPG di Tanah Karo
• HUT ke-81 RI, Sugiat Santoso Ajak Kader Gerindra Sumut Siapkan Diri Menuju Indonesia Emas 2045

Dari data Badan Gizi Nasional, sebanyak 252 dapur SPPG di Sumatera Utara belum mengurus sertifikat laik higiene sanitasi maupun pengolahan air limbah. Akibatnya, operasional dapur tersebut terpaksa dihentikan sementara hingga sertifikat yang dipersyaratkan dipenuhi.

Penutupan sementara ini berdampak pada ribuan mitra yang bekerja di dapur SPPG. Para pekerja terpaksa dirumahkan sementara hingga dapur kembali beroperasi.

Ketua DPD Himpunan Mitra Dapur Generasi Emas Sumatera Utara, Lusi Simatupang, menilai aturan dari Badan Gizi Nasional tersebut sudah tepat demi menjaga standar kesehatan. Namun ia meminta agar penerapannya ditunda hingga setelah Idulfitri.

Lusi juga meminta pemerintah memberikan keringanan terhadap 252 dapur SPPG di Sumatera Utara yang saat ini dihentikan sementara operasionalnya karena belum memiliki Sertifikat Laik Higiene Sanitasi atau SLHS.

"Penghentian sementara ini berdampak besar terhadap para pekerja dapur. Setidaknya lebih dari 11 ribu tenaga kerja terpaksa dirumahkan sementara hingga proses perizinan selesai,"ujarnya, Senin (16/3/2026).

Ia berharap pemerintah memberikan tambahan waktu setidaknya hingga setelah Lebaran agar pengelola dapur tetap dapat beroperasi sambil melengkapi proses administrasi.

Ini adalah memang benar-benar satu masalah besar di mana para SPPG ini kan mempunyai 47 relawan yang ada di setiap SPPG yang membantu operasional setiap hari.

"Nah kalau SPPG ini di suspend, kan kasihan juga pemilik SPPG dan keluarganya dan kalau relawan jadi nggak digaji. Ini sudah mau lebaran, jadi kita pakai hati nurani, saya sebagai ketua HMD Gemas Sumatera Utara memohon kepada pemerintah supaya kasihlah kelonggaran waktu sampai selesai Lebaran, sampai selesai lebaran mau di-suspend kalau belum diurus shls-nya belum didaftarkan silakan tapi dalam masa-masa genting ini hari besar ini tolonglah diberikan sedikit waktu," pinta Lusi.

Apabila setelah Lebaran pemilik dapur SPPG masih belum melengkapi sertifikat yang diwajibkan, Badan Gizi Nasional diharapkan segera mengambil tindakan tegas. Ia juga mengaku telah mendesak seluruh pemilik SPPG untuk segera mengurus sertifikat yang diminta pemerintah.