Paripurna HUT ke-78 Pemprovsu, Bobby Singgung Wacana Moratorium

Kitakini.news -Gubernur Sumatera Utara (Gubsu) Bobby Nasution menegaskan bahwa bila Moratorium pemekaran daerah dibuka oleh Pemerintah Pusat, maka dinamika yang terjadi tidak hanya sebatas pemekaran wilayah, melainkan membuka dua kemungkinan yakni pemekaran dan penggabhngan daerah.

Baca Juga:

• Ebenejer Ingatkan Disdik dan Sekolah Perkuat Sterilisasi Lingkungan, Persiapkan PJJ
• Ihwan Ritonga Dukung Prabowo, Rumah Sakit Jangan Bedakan Pasien BPJS dan Umum
• Harga Cabai Melonjak, Rudi Alfahri Minta Pemerintah Segera Intervensi Pasar

"Untuk itu, hal ini haruslah dipahami secara menyeluruh oleh semua pihak. Dan Tadi kita sudah melihat video visual tentang sejarah Sumut, dan banyak saran, masukan, maupun keinginan terkait pembangunan, politik serta untuk melakukan pemekaran. Marilah kita cermat bersama," jelas Bobby dalam pidatonya di Sidang Paripurna Istimewa DPRD Sumatera Utara dengan agenda Peringatan HUT Pemerintah Provinsi Sumatera Utara ke-78 di gedung dewan, Jalan Imam Bonjol, Medan, Rabu (15/4/2026).

Hal ini disampaikan Bobby Nasution menanggapi wacana pemekaran daerah yang kembali mencuat dalam berbagai diskusi, termasuk saat membahas sejarah dan arah pembangunan Sumatera Utara ke depan.

Menurutnya, wacana tersebut kerap disertai beragam aspirasi, mulai dari kepentingan pembangunan hingga politik.

"Kalau moratorium dibuka, bukan hanya pemekaran yang bisa terjadi, tetapi penggabungan daerah juga bisa terjadi," tegas menantu Joko Widodo ini.

Bobby juga mengungkapkan, bahwa keuangan sejumlah daerah yang dinilai belum mandiri. Dengan kata lain, pembentukan daerah baru tanpa kesiapan fiskal justru dapat menimbulkan persoalan baru.

"Kita tahu banyak daerah yang keuangannya belum mampu. Kalau membuka daerah baru, tetapi keuangannya tidak memadai, nah ini bagaimana?" tandasnya.

Bobby juga mengingatkan bahwa bahwa pemerintah provinsi sebelumnya telah menyampaikan pandangan tersebut, yakni daerah yang tidak mampu secara finansial berpotensi untuk digabungkan kembali jika kebijakan moratorium dicabut.

"Kemarin sudah kami sampaikan, ketika moratorium dibuka, bukan hanya pemekaran, tetapi daerah yang tidak mampu juga bisa digabungkan," pungkasnya. (**)