Mangapul Purba Belum Ketahui Langkah Pemprovsu Hadapi Pengurangan TKD Rp1 Triliun Lebih
Kitakininews.co.id - Ketua Fraksi PDI Perjuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sumatera Utara (DPRD Sumut), Mangapul Purba SE M.I.Kom mengaku belum mengetahui langkah konkret Pemerintah Provinsi Sumut (Pemprovsu) dalam menyikapi pengurangan Transfer ke Daerah (TKD) tahun 2027 yang nilainya mencapai Rp1 Triliun lebih.
Baca Juga:
Menurut Mangapul, hingga kini belum ada kejelasan mengenai langkah yang akan ditempuh Gubernur Sumut Bobby Nasution untuk mengantisipasi dampak pemangkasan anggaran tersebut terhadap pembangunan dan pelayanan publik.
Padahal, sejumlah pimpinan fraksi di DPRD Sumut telah memberikan masukan agar Gubernur melakukan lobi ke pemerintah pusat, guna membicarakan kemungkinan penambahan alokasi TKD.
Selain itu, tambah Wakil Ketua DPD PDI Perjuangan Sumut itu, Pemprov Sumut juga didorong mencari alternatif pembiayaan, termasuk melalui pinjaman kepada pihak ketiga.
"Kalau kita hanya pasrah dengan besaran TKD yang diterima, konsekuensinya tentu harus dilakukan pengurangan program di setiap organisasi perangkat daerah (OPD)," ujar Mangapul Purba kepada wartawan seusai mengikuti rapat Badan Anggaran DPRD Sumut di gedung dewan, Jalan imam Bonjol, Medan, Kamis (19/11/2026).
Meski demikian, Mangapul mengingatkan agar pengurangan anggaran tidak dilakukan secara serampangan. Program-program yang bersifat mendesak dan bersentuhan langsung dengan kepentingan masyarakat harus tetap menjadi prioritas.
"Keterbatasan fiskal tidak boleh menjadi alasan bagi pemerintah daerah untuk mengabaikan kebutuhan dasar masyarakat. Karena itu, diperlukan langkah strategis dan perencanaan anggaran yang cermat agar program pembangunan tetap berjalan di tengah tekanan fiskal," bebernya.
Berkaitan dengan itu, Mangapul berharap Pemprovsu segera menyampaikan langkah konkret dan strategi pembiayaan yang akan ditempuh, sehingga DPRD dan pemerintah daerah dapat bersama-sama mencari solusi agar pengurangan TKD tidak berujung pada terganggunya pembangunan serta pelayanan kepada masyarakat. (**)
Fraksi PDI Perjuangan DPRD Sumut Desak Ranperda Kepemudaan Berbasis Prestasi, Bukan Nepotisme
PAN: Bantuan Hukum Harus Berpihak Kepada Rakyat Miskin
Fraksi PDIP DPRD Sumut Desak Perombakan Total BUMD Sumut, AIJ Diusulkan Merger dengan PSU
Dukung Optimalisasi Pajak Daerah, F-Golkar DPRD Sumut Minta Kebijakan Tetap Berpihak Kepada Masyarakat
Yahdi Khoir Perjuangkan Perbaikan Jalan Air Joman–Silau Laut, Target Masuk APBD Sumut 2007