Minggu, 22 November 2026

Disnaker Sumut Minta Kemenaker Evaluasi Perusahaan Outsourcing Bermasalah

Heru - Rabu, 22 April 2026 15:31 WIB
Disnaker Sumut Minta Kemenaker Evaluasi Perusahaan Outsourcing Bermasalah
(Dok. Diskominfo Sumut)
Kepala Dinas Ketenagakerjaan Sumatera Utara, Yuliani Siregar

Kitakini.news - Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker) Provinsi Sumatera Utara (Sumut) meminta Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) RI melakukan evaluasi menyeluruh terhadap perizinan perusahaan alih daya (Outsourcing) yang beroperasi di Sumut. Langkah ini diambil menyusul banyaknya temuan pelanggaran aturan ketenagakerjaan yang merugikan pekerja.

Baca Juga:

"Kami sudah menyurati secara resmi Kementerian Ketenagakerjaan RI agar dapat mengevaluasi perusahaan-perusahaan alih daya di Sumut yang nakal juga bermasalah dan berharap Pemerintah Pusat dapat segera memberikan petunjuk dan langkah evaluasi," ujar Kepala Dinas Ketenagakerjaan Sumut, Yuliani Siregar di Medan, Rabu (22/4/2026).

Disnaker Sumut telah melayangkan surat resmi bernomor 500.15.12.14 595-6/DISNAKER/IV/2026 kepada Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Kemenaker RI terkait permohonan evaluasi perusahaan alih daya.

Surat tersebut juga ditembuskan kepada Menteri Ketenagakerjaan RI, Gubernur Sumatera Utara, serta pihak terkait lainnya untuk pengawasan bersama.

Permohonan ini didasarkan pada hasil pemantauan pengawas ketenagakerjaan yang menunjukkan sebagian besar kasus ketenagakerjaan di Sumut didominasi oleh perusahaan alih daya.

"Kami menemukan indikasi kuat bahwa banyak perusahaan alih daya tidak menjalankan kewajibannya sesuai regulasi yang berlaku, mulai dari masalah administrasi hingga hak-hak normatif pekerja," beber Yuliani.

Ia menjelaskan, sejumlah pelanggaran yang ditemukan antara lain kelalaian administrasi, seperti tidak melaporkan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) kepada Disnaker setempat, yang melanggar Pasal 18–20 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021.

Selain itu, terdapat pelanggaran hak normatif berupa pembayaran upah di bawah Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK), tidak dibayarkannya jaminan sosial, serta ketiadaan Tunjangan Hari Raya (THR).

Tak hanya itu, Disnaker juga menemukan ketidakjelasan status kerja akibat pergantian vendor yang tidak memberikan perlindungan hukum bagi pekerja. Sejumlah perusahaan bahkan tidak memiliki kantor cabang yang jelas serta diduga tidak membayarkan pesangon kepada pekerja.

Salah satu perusahaan yang secara spesifik dilaporkan dalam permohonan evaluasi tersebut adalah PT Prima Karya Sarana Sejahtera (PKSS). Perusahaan ini diduga melakukan pelanggaran terkait status hubungan kerja yang tidak sesuai dengan undang-undang serta tidak membayar pesangon.

Yuliani menegaskan, permohonan evaluasi tersebut merujuk pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021.

"Evaluasi ini penting untuk memastikan setiap perusahaan alih daya di Sumatera Utara mematuhi hukum dan memberikan perlindungan serta hak yang layak bagi tenaga kerja kita," tandasnya. (**)

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News
Editor
: Redaksi
SHARE:
Tags
Berita Terkait
Komisi 2 DPRD Medan Minta Perselisihan Aldi, Musim Mas dan Srikandi Diselesaikan Kekeluargaan

Komisi 2 DPRD Medan Minta Perselisihan Aldi, Musim Mas dan Srikandi Diselesaikan Kekeluargaan

Polda Sumut Bongkar Dua Jaringan PMI Ilegal ke Malaysia, Empat Tersangka Ditangkap, Pegawai Lapas Terlibat

Polda Sumut Bongkar Dua Jaringan PMI Ilegal ke Malaysia, Empat Tersangka Ditangkap, Pegawai Lapas Terlibat

Jayanti: Saya Bukti Nyata Perjuangan Sofyan Tan

Jayanti: Saya Bukti Nyata Perjuangan Sofyan Tan

BLK Simalungun Direvitalisasi, Pemprovsu Targetkan Latih 1.000 Tenaga Kerja pada 2027

BLK Simalungun Direvitalisasi, Pemprovsu Targetkan Latih 1.000 Tenaga Kerja pada 2027

Pemprovsu Cover 21 Ribu Lebih Pekerja Rentan Lewat BPJS Ketenagakerjaan

Pemprovsu Cover 21 Ribu Lebih Pekerja Rentan Lewat BPJS Ketenagakerjaan

Jalan Nasional Nias Selatan Rusak Parah, Warga Tempuh 23 Kilometer hingga 2,5 Jam

Jalan Nasional Nias Selatan Rusak Parah, Warga Tempuh 23 Kilometer hingga 2,5 Jam

Komentar
Berita Terbaru