Kamis, 19 November 2026

May Day 2026, GMNI Gaungkan 12 Tuntutan di DPRD Sumut

Heru - Jumat, 01 Mei 2026 16:33 WIB
May Day 2026, GMNI Gaungkan 12 Tuntutan di DPRD Sumut
(Kitakini.news/Heru Soesilo)
Massa aksi dari GMNI Sumatera Utara menggelar unjuk rasa May Day 2026 di depan Gedung DPRD Sumut, Jalan Imam Bonjol, Medan, Jumat (1/5/2026).

Kitakini.news - Ratusan massa aksi dari Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Sumatera Utara (Sumut) melakukan unjuk rasa di depan Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumut, Jalan Imam Bonjol, Medan, dalam rangka memperingati Hari Buruh Internasional, Jumat (1/5/2026).

Baca Juga:

Salah seorang massa aksi, dalam orasi menegaskan bahwa kesejahteraan yang semu adalah penghinaan bagi keringat buruh, dan Pendidikan yang mahal adalah pengkhianatan terhadap masa depan bangsa.

"Kehadiran kita membawa keresahan yang sama dari pabrik hingga ke ruang kelas. Kita menolak segala bentuk penindasan," ujarnya dalam orasi.

Menurutnya, kesejahteraan buruh dan akses Pendidikan adalah fondasi kemanusiaan yang sedang dikomodifikasi oleh kepentingan oligarki kapitalisme.

Pantauan wartawan, massa aksi hadir di depan Gedung DPRD Sumut pada pukul 15.10 WIB. Mereka menyampaikan 12 tuntutan yang disampaikan kepada legislatif. Adapun tuntutan massa aksi dari GMNI tersebut merujuk kepada kebijakan dan peran serta pemerintah pusat yang diantaranya, Mendesak Pemerintah Daerah/Pusat membentuk Dewan Kesejahteraan Buruh.


Mendesak pemerintah membentuk satuan Tugas Pemutusan Hubungan Kerja. Menghapus praktik Outsourching.

Mendesak pemerintah untuk ratifikasi Konvensi ILO 188 tentang Pekerjaan dalam Penangkapan Ikan. Mendesak pemerintah untuk menetapkan upah minimum sejalan dengan Inflasi dan pertumbuhan ekonomi.

Mendesak pemerintah untuk merumuskan dan mengesahkan PERDA Pekerja Rumahan. Mendesak pemerintah untuk mengharmonisasi regulasi penempatan awak kapal perikanan migran.

Mendesak pemerintah untuk memonitoring Pekerja PK WT yang Melampaui Batas
Masa Kerja. Evaluasi sistem pendidikan di Sumatera Utara.

Mencabut Surat Edaran Kementerian Pendidikan Nomor 02 tahun 2026 tentang Penyesuaian Penyelenggaraan Kegiatan Akademik di Perguran Tinggi.

Mengesahkan RUU SISDIKNAS dan Evaluasi Tata Kelola MBG. (**)

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News
Editor
: Redaksi
SHARE:
Tags
Berita Terkait
Rudi Alfahri Bantah Hoaks Zulhas Sebut Rakyat Aib

Rudi Alfahri Bantah Hoaks Zulhas Sebut Rakyat Aib

Mangapul Purba Belum Ketahui Langkah Pemprovsu Hadapi Pengurangan TKD Rp1 Triliun Lebih

Mangapul Purba Belum Ketahui Langkah Pemprovsu Hadapi Pengurangan TKD Rp1 Triliun Lebih

Fraksi PDI Perjuangan DPRD Sumut Desak Ranperda Kepemudaan Berbasis Prestasi, Bukan Nepotisme

Fraksi PDI Perjuangan DPRD Sumut Desak Ranperda Kepemudaan Berbasis Prestasi, Bukan Nepotisme

PAN: Bantuan Hukum Harus Berpihak Kepada Rakyat Miskin

PAN: Bantuan Hukum Harus Berpihak Kepada Rakyat Miskin

Fraksi PDIP DPRD Sumut Desak Perombakan Total BUMD Sumut, AIJ Diusulkan Merger dengan PSU

Fraksi PDIP DPRD Sumut Desak Perombakan Total BUMD Sumut, AIJ Diusulkan Merger dengan PSU

Dukung Optimalisasi Pajak Daerah, F-Golkar DPRD Sumut Minta Kebijakan Tetap Berpihak Kepada Masyarakat

Dukung Optimalisasi Pajak Daerah, F-Golkar DPRD Sumut Minta Kebijakan Tetap Berpihak Kepada Masyarakat

Komentar
Berita Terbaru