ARS: Aksi Unjuk Rasa Masyarakat dan Mahasiswa Harus Jadi Evaluasi Pemerintah

Kitakini.news - Gelombang aksi damai mahasiswa, akademisi, dan masyarakat yang terjadi dalam beberapa pekan terakhir harus dipahami sebagai bagian dari dinamika demokrasi yang sehat.

Baca Juga:

• Meriahta: Jangan Hanya Minta Maaf, Kasus Dugaan Keracunan MBG di Karo Harus Diusut Tuntas
• Fraksi PAN DPRDSU Bangga Dudy Purwagandhi Pimpin DPD PAN Sumut
• Subandi: Arah Pembangunan Era Presiden Prabowo Makin Jelas

Berbagai isu yang berkembang, mulai dari kebijakan efisiensi anggaran, penanganan bencana yang belum sepenuhnya tuntas, polemik Program Makan Bergizi Gratis (MBG), besarnya anggaran Koperasi Desa Merah Putih, kenaikan harga BBM dan sembako, hingga sejumlah kebijakan strategis lainnya, telah memunculkan ruang diskusi dan kritik yang luas di tengah masyarakat.

Sekretaris Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sumatera Utara (DPRD Sumut), Abdul Rahim Siregar ST MT, mengatakan, Pemerintah Pusat bersama DPR dan kabinet harus memandang fenomena tersebut sebagai alarm demokrasi yang harus disikapi secara bijaksana, bukan sebagai ancaman politik dan bernergara.

Menurrunya, sejarah menunjukkan bahwa bangsa yang besar adalah bangsa yang mampu mendengar suara rakyatnya. Kritik yang lahir dari mahasiswa, guru besar, dosen, ulama, tokoh masyarakat, maupun masyarakat sipil merupakan bentuk kepedulian terhadap masa depan Indonesia.

"Pemerintah perlu membuka ruang dialog nasional yang lebih luas dan konstruktif. Aspirasi yang berkembang harus dijadikan bahan evaluasi dan perbaikan kebijakan. Demokrasi yang sehat tidak diukur dari seberapa sedikit kritik yang muncul, tetapi dari seberapa besar kemampuan negara mengelola kritik menjadi energi perubahan," ujar Abdul Rahim kepada wartawan melalui sambungan telepon dari Medan, Jumat (19/6/2026).

Ia menilai bahwa berbagai bencana yang terjadi di sejumlah wilayah Sumatera dalam beberapa waktu terakhir juga memberikan pelajaran penting mengenai tata kelola pemerintahan.

Penanganan bencana tidak hanya berbicara tentang respons darurat, tetapi juga menyangkut kesiapan sistem, kecepatan koordinasi, dan kemampuan negara menghadirkan solusi nyata bagi masyarakat terdampak. Kepercayaan publik akan tumbuh apabila pemerintah mampu menunjukkan kepemimpinan yang responsif dan hadir di tengah kesulitan rakyat.

Lebih lanjut wakil rakyat dari Dapil Sumut VII meliputi kawasan Tabagsel ini menjelaskan, bahwa perlunya evaluasi menyeluruh terhadap sejumlah program strategis nasional, termasuk Program Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Desa Merah Putih (KDMP), dan Sekolah Rakyat.

Program-program tersebut memiliki tujuan yang baik dan berpihak kepada masyarakat. Namun keberhasilannya harus diukur melalui tata kelola yang profesional, sistem pengawasan yang kuat, audit yang transparan, serta keterlibatan perguruan tinggi dan lembaga independen dalam proses evaluasi.

Di bidang pangan dan energi, pemerintah juga didorong untuk melakukan harmonisasi regulasi serta penguatan kelembagaan. Indonesia memiliki sumber daya alam yang melimpah, tetapi tantangan terbesar terletak pada kemampuan mengelola kekayaan tersebut menjadi kesejahteraan yang nyata bagi rakyat.

Karena itu, kualitas sumber daya manusia, efektivitas institusi, dan kepastian regulasi harus menjadi perhatian utama dalam mewujudkan kedaulatan pangan dan energi nasional.

Abdul Rahim yang juga Ketua Umum Forum Masyarakat Dalihan Natolu (FORMADANA) Indonesia menyoroti pentingnya evaluasi terhadap berbagai lembaga strategis yang bergerak di sektor agraria, perkebunan, dan pengelolaan tanah. Kehadiran lembaga-lembaga tersebut semestinya menjadi instrumen pemerataan ekonomi dan pemberdayaan masyarakat.

Namun apabila tata kelolanya tidak efektif, berpotensi menimbulkan konflik agraria, ketimpangan ekonomi, dan rendahnya produktivitas nasional. Oleh karena itu, reformasi kelembagaan harus menjadi agenda prioritas pemerintah ke depan.

Dalam sektor energi dan sumber daya mineral (Pertambangan), ia berpandangan bahwa pemerintah daerah perlu diberikan ruang yang lebih besar dalam proses perencanaan, pengawasan, dan pengambilan keputusan.

Semangat desentralisasi yang sehat harus diperkuat agar daerah tidak hanya menjadi penonton di wilayahnya sendiri. Keterlibatan daerah secara aktif diyakini dapat memperkuat pengawasan, meningkatkan akuntabilitas, sekaligus meminimalisasi kebocoran dan penyimpangan dalam pengelolaan sumber daya alam.

Selain itu, evaluasi terhadap anggaran pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur juga perlu dilakukan secara lebih terbuka dan terukur. Ketiga sektor tersebut merupakan fondasi utama kemajuan bangsa sekaligus amanat konstitusi.

"Masyarakat berhak mengetahui manfaat konkret dari setiap rupiah yang dibelanjakan negara, sehingga transparansi dan akuntabilitas menjadi kunci dalam membangun kepercayaan publik," terang Ketua Pansus Aset DPRD Sumut ini.

Terkait kenaikan harga BBM dan sembako yang terus menekan daya beli masyarakat, Abdul Rahim Siregar yang Masih Mahasiswa S3 Manajemen UMSU menilai bahwa pemerintah harus segera menghadirkan langkah-langkah konkret yang mampu melindungi kelompok rentan.

Penguatan subsidi yang tepat sasaran, perbaikan distribusi logistik, pengawasan rantai pasok, serta penindakan terhadap praktik spekulasi pasar menjadi langkah penting untuk menjaga stabilitas ekonomi rakyat.

"Gelombang aksi mahasiswa dan masyarakat yang muncul hari ini hendaknya tidak dipandang sebagai ancaman, melainkan momentum koreksi nasional. Pemerintah, DPR, dan seluruh elemen bangsa perlu duduk bersama, mendengar, mengevaluasi, memperbaiki, dan bergerak dalam satu semangat yang sama, yaitu mewujudkan Indonesia yang lebih adil, sejahtera, dan bermartabat," tegasnya.

Menurut Ketua Umum Pimpinan Wilayah KAKAMMI ini, sejarah selalu mencatat bahwa bangsa yang besar bukanlah bangsa yang tidak pernah melakukan kesalahan, melainkan bangsa yang berani mengakui kekurangan, melakukan koreksi, dan memperbaiki diri demi kepentingan rakyat serta generasi masa depan. (**)