Presma UIN Syahada Desak Pemerintah Investigasi Terbuka Soal Kematian Siswi SPPI KDMP

Kitakini.news -Presiden Mahasiswa (Presma) UIN Syahada Kota Padangsidimpuan, Sumber Rezeki Harahap mendesak pemerintah agar melakukan Investigasi yang independen dan terbuka, pertanggung jawaban pihak yang lalai dan evaluasi menyeluruh sistem pelaksanaan program SPPI KDMP Di Jakarta.

Baca Juga:

• Eks Napiter Ikuti Upacara HUT Kemerdekaan, Ajak Generasi Muda Jaga NKRI
• HUT ke-81 RI, Sugiat Santoso Ajak Kader Gerindra Sumut Siapkan Diri Menuju Indonesia Emas 2045
• Rektor UIN Syahada di Hadapan 800 Wisudawan : Perkuat Paradigma Teoantropoekosentris Mencetak Alumni Unggul

Pernyataan ini muncul akibat, wafatnya satu orang siswi warga Kota Padangsidimpuan, Sumatera Utara, saat mengikuti Latihan Dasar Kemiliteran (Latsarmil) di Jakarta, sebagai siswa untuk program Sarjana Penggerak Pembangunan (SPPI) untuk program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP), Selasa (23/6/2026) sore lalu.

Siswa itu diketahui bernama Novia Rahmadhani Sihotang (25), warga Jalan Sisingamangaraja, Kelurahan Wek V, Kecamatan Padangsidimpuan Selatan, Kota Padangsidimpuan.

"Peristiwa ini adalah alarm keras kegagalan negara dalam menjamin keselamatan warga negara dalam pelaksanaan program yang difasilitasi oleh pemerintah. Ketika program pembangunan justru menimbulkan korban jiwa, maka yang harus dipertanyakan bukan hanya teknis pelaksanaan, tetapi keseluruhan sistem perencanaan, pengawasan, dan tanggung jawab negara.tegas Rezeki, Jumat (26/6/2026).

Lebih lanjut kata sumber rezeki, peristiwa ini tidak bisa dianggap biasa. Jika benar terjadi dalam rangka pelaksanaan program yang difasilitasi negara, maka ini menunjukkan indikasi serius lemahnya standar keselamatan dan pengawasan.

"Novia ramadani sihotang adalah lulusan Fakultas Hukum Ekonomi UIN Syahada Padangsidimpuan yang merupakankorban ketiga dalam program ini.Jika negara tidak mampu menjamin keselamatan warganya dalam programnya sendiri, maka itu adalah bentuk kegagalan yang serius dan tidak boleh dibiarkan berulang," sebutnya.

Untuk itu ia kembali menegaskan agar pemerintah melakukan investigasi independen dan terbuka, serta meminta pertanggungjawaban pihak yang lalai. Sekaligus ada evaluasi menyeluruh tentang sistem pelaksanaan program tersebut.