Subandi Desak Komisi A DPRD Sumut Panggil Kepala BKD

Kitakini.news– Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sumatera Utara (DPRD Sumut) Fraksi Partai Gerindra, HM Subandi mendesak Komisi segera memanggil Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Safruddin dan para Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemprov Sumut.

Baca Juga:

• Waduh, Shin Tae-yong Absen Dampingi Persija Jakarta Hadapi PSMS Medan di League Cup, Kenapa?
• Konfercab PA GMNI Toba 2026, Hengky Manalu Terpilih sebagai Ketua DPC
• Pengemudi Ojol, Jhonson: Anak Saya Dibantu Sofyan Tan dari SMA hingga Kuliah

Hal ini disampaikan Subandi merespon banyaknya masalah yang timbul pasca-pelantikan 911 Pejabat Eselon III dan IV di lingkungan Pemprov Sumut.

Misalnya,terdapat dua orang Pejabat Eselon III yang telah meninggal dunia dan satu orang sudah pensiun, serta satu orang pernah terjerat masalah hukum pernah terjaring OTT Dirkrimsus Polda Sumut. Bahkan, mirisnya banyak pegawai yang berkompeten dinonjobkan oleh kepala BKD Safruddin.

“Bisa saja Komisi A DPRD Sumut meminta pertanggungjawaban, memanggil BKD dan Kepala OPD pengusul agar segera diklarifikasi,” tegas Subandi kepada wartawan di Medan, Kamis (2/3/2023).

Menurut Subandi, dalam proses pelantikan ini tidak bisa serta merta semua pihak menyalahkan Kepala BKD dan Gubsu Edy Rahmayadi, karena proses mutasi jabatan ini prinsipnya diusulkan oleh OPD terkait.

“Proses inikan makan waktu, usulan-usulan itukan dari OPD terkait, karena usulan ini bisa juga makan waktu sampai berbulan bulan atau bahkan setahun,” ungkapnya.

“Karena kita tak tahu urusan nyawa ini, tau-tau meninggal, harusnya OPD terkait itu segera membuat susulan terhadap orang yang pernah diusulkannya itu, tidak mungkin BKD bekerja sendiri tanpa usulan-usulan dari OPD,” cetusnya.

Dalam persoalan ini, lanjut Subandi, Gubsu Edy harus bersikap tegas dan memberikan sanksi kepada Kepala BKD dan OPD.

Tak hanya itu, sambung Subandi, Suband juga meminta ke depan OPD agar lebih selektif dalam mengusulkan pejabat untuk menghindari kejadian serupa di kemudian hari.

“Kesalahan data akibat dari usulan itu, menurut saya harus ada sanksi bagi OPD pengusul, bagi BKD juga kurang responsif dan sebelum melantik panggil lagi OPD terkait,” pungkasnya. 

Redaksi