Ketika Kesetaraan Gender di Medan Tak Sekadar Wacana Romantisme Belaka

Kitakininews.co.id - Kota Medan dengan segala kompleksitas metropolitannya tak bisa lagi dibangun dari satu sudut pandang. Di tengah pusaran tantangan ekonomi, isu sosial, dan penataan infrastruktur perkotaan, ada kebutuhan mendesak untuk melibatkan perempuan di tiap garis depan pengambilan keputusan.

Baca Juga:

• Rico Waas Tegaskan Rekomendasi DPRD Jadi Momentum Perkuat PAD dan Tertibkan Aset Daerah, Minta Sekda dan OPD Tindaklanjuti dengan Serius
• PQN Medan DigiFest 2026 Resmi Dibuka, Rico Waas Andalkan QRESTO untuk Perkuat Digitalisasi Pajak
• Ihwan Ritonga Sayangkan Rico Waas Tak Hadiri Peresmian BRT Mebidang

Kesetaraan gender bukan sekadar wacana romantisme literasi atau slogan di ruang pamer narasi, melainkan sebuah kebutuhan strategis dalam merumuskan kebijakan yang berdampak langsung bagi masyarakat.

Pandangan mendasar tersebut ditegaskan oleh Wali Kota Medan, Rico Tri Putra Bayu Waas. Bagi Rico, laki-laki dan perempuan berdiri di pijakan yang setara: memiliki porsi, kesempatan, serta kapasitas pemikiran yang seimbang. "Tata kelola kota dan dinamika sosial butuh kepemimpinan tangguh, analisis matang, serta koordinasi presisi. Kualitas yang terbukti melekat kuat pada sosok-sosok perempuan di Kota Medan," ucapnya kepada wartawan, Senin (24/8/2026).

Meski persentase keterwakilan perempuan pada jabatan strategis Eselon II Pemerintah Kota (Pemko) Medan belum menembus angka ideal 30 persen, arah perubahan mulai terasa. Pintu birokrasi dibuka secara bertahap bagi para birokrat perempuan bertangan dingin dan berdaya analisis kuat.

Posisi kunci seperti Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) yang diemban Melvi Marlabayana, S.T., M.Si, serta Dra. Edliaty, M.AP yang memimpin Dinas P3APMPPKB, menjadi bukti riil kepemimpinan perempuan di sektor teknis maupun sosial. Penetrasi ini tak berhenti di tingkat atas; jajaran camat, sekretaris dinas, hingga kepala bidang di berbagai wilayah Medan kini makin banyak diwarnai perempuan berprestasi.

Di luar gedung-gedung pemerintahan, wajah kesetaraan diterjemahkan langsung ke pemukiman warga. Perempuan di Medan kerap menjadi pilar penyangga ekonomi keluarga melalui usaha mikro dan kecil.

Menanggapi hal ini, Rico Waas menyinergikan Dinas Koperasi UMKM dan DP3APMPPKB untuk memberikan pelatihan terstruktur, mulai dari tata kelola keuangan, inkubasi bisnis, hingga pemasaran karya kriya dan wastra via Galeri Dekranasda. "Agar tak terhambat sekat birokrasi, para camat dan lurah diinstruksikan turun langsung memfasilitasi pendataan pelaku UMKM perempuan di tingkat lingkungan," tuturnya.

Langkah ini sekaligus memperkuat visi Medan sebagai safe city yang aman, ramah, dan memberdayakan bagi perempuan, anak-anak, lansia, serta disabilitas.

Jurnalistik Berperspektif Gender sebagai Pendorong Aksi

Namun, strategi ini butuh pengawal yang tak kalah kritis. Rico Waas menekankan pentingnya sinergi dengan jurnalis perempuan untuk menghasilkan karya media yang tajam dan berperspektif gender.

"Karya jurnalistik yang berperspektif gender tidak boleh berhenti sebagai tulisan dokumentatif atau berhenti di ruang romantisme belaka. Tulisan harus bisa menggerakkan pikiran, hati, gerakan sosial, dan pembuat kebijakan untuk beraksi lebih maju," tegas Rico.

Komitmen ini menegaskan bahwa keadilan sosial, perlindungan hukum, dan pemberdayaan ekonomi bagi perempuan di Kota Medan bukan lagi agenda tempelan, melainkan fondasi utama pembangunan kota yang inklusif dan berkelanjutan.

Ketua Umum Forum Jurnalis Perempuan Indonesia (FJPI), Khairiah Lubis, mengapresiasi berkembangnya kepemimpinan perempuan di industri media Kota Medan. Menurutnya, saat ini sudah banyak perempuan yang dipercaya menduduki posisi strategis, termasuk sebagai Pemimpin Redaksi (Pemred) di berbagai media lokal.

Khairiah berharap dominasi positif ini mampu membawa perubahan signifikan pada arah pemberitaan. "Kondisi ini diharapkan bisa membuat wajah media mempunyai perspektif gender, sehingga mengurangi diskriminasi terhadap perempuan dan kelompok rentan lainnya," ujar Khairiah.

Meski kemajuan di sektor media cukup menggembirakan, Khairiah menyoroti ketimpangan yang masih terjadi di sektor lain. Menurutnya, peluang bagi perempuan untuk menempati posisi strategis di instansi pemerintahan, jabatan publik, hingga perusahaan swasta masih terbilang minim dan perlu ditingkatkan secara serius.

Selain masalah keterwakilan dalam struktur kepemimpinan, FJPI juga mendesak perusahaan dan lembaga untuk lebih memperhatikan pemenuhan fasilitas dasar serta hak-hak pekerja perempuan.

"Fasilitas untuk perempuan di perusahaan masih perlu diperhatikan secara khusus, misalnya perhatian terhadap kesehatan reproduksi, penyediaan ruang menyusui (laktasi), dan fasilitas penunjang lainnya," tegas Khairiah.