Komjen Suyudi Ario Seto Dicalonkan Jadi Kapolri, Ini Jejak Karier dan Proses Pengajuannya

Kitakininews.co.id -Jakarta : Komjen Pol Suyudi Ario Seto resmi masuk dalam proses pergantian pucuk pimpinan Polri setelah Presiden Prabowo Subianto mengusulkannya sebagai calon Kapolri untuk menggantikan Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo.

Baca Juga:

• Menemukan Harmoni dan Ketenangan Jiwa Lewat Ayunan Lembut Tai Chi
• “Jangan Berhenti, Pak”: Kisah di Balik Buku yang Diluncurkan di Usia 67 Tahun Sofyan Tan
• Sofyan Tan Ungkap Filosofi Kepemimpinan dari Barongsai: Sehati, Kompak dan Peka terhadap Sesama

Proses pencalonan tersebut berlangsung relatif singkat. Pimpinan DPR RI menerima Surat Presiden (Surpres) Nomor R57/Surpres/09/2026 tertanggal 30 September 2026 yang berisi usulan pemberhentian Listyo Sigit dari jabatan Kapolri sekaligus pengangkatan calon Kapolri baru.

Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman membenarkan penerimaan surat tersebut pada Kamis, 1 Oktober 2026.

"Pagi ini pimpinan DPR mendapat surpres kepada ketua DPR Nomor R57/Surpres/09/2026 tertanggal 30 September 2026 perihal usulan pemberhentian dari jabatan Kapolri dan pengangkatan dalam jabatan Kapolri," ujar Habiburokhman.

Dalam surat tersebut, Presiden Prabowo mengusulkan Komjen Pol Suyudi Ario Seto yang saat ini menjabat Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) sebagai calon Kapolri.

Setelah Surpres diterima, Komisi III DPR RI langsung menggelar uji kelayakan dan kepatutan atau fit and proper test terhadap Suyudi pada Kamis, 1 Oktober 2026.

Dalam proses tersebut, Suyudi memaparkan visi dan programnya apabila dipercaya memimpin Polri. Setelah seluruh tahapan uji kelayakan dan kepatutan berlangsung, Komisi III DPR menyatakan persetujuan secara aklamasi terhadap Suyudi sebagai calon Kapolri. Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman menyatakan proses selanjutnya dibawa ke rapat paripurna DPR.

Dengan demikian, pencalonan Suyudi tidak lagi sebatas nama yang beredar dalam bursa pergantian Kapolri, tetapi telah memasuki proses resmi melalui Surpres dan pembahasan di DPR.

Sebelumnya, nama Suyudi memang pernah muncul dalam pemberitaan terkait bursa calon Kapolri. Namun, pada 2025, ketika isu tersebut beredar, Suyudi sempat memberikan klarifikasi bahwa dirinya belum mengetahui adanya penunjukan sebagai calon Kapolri. Statusnya kemudian berubah setelah Presiden Prabowo secara resmi mengirimkan Surpres kepada DPR pada 30 September 2026.

Suyudi Ario Seto lahir di Jakarta pada 14 Juli 1973 dan merupakan lulusan Akademi Kepolisian (Akpol) 1994. Ia kemudian melanjutkan pendidikan di Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK) pada 2003 dan Sekolah Staf dan Pimpinan Tinggi (Sespimti) pada 2018.

Karier Suyudi banyak ditempa di bidang reserse. Ia pernah menjabat Kanit II Resmob Polda Metro Jaya, Kapolsek Metro Pasar Minggu, Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan, Kanit Jatanras Polda Metro Jaya, Kasat Reskrim Polres Metro Tangerang Kota, hingga Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Barat.

Ia kemudian dipercaya menduduki sejumlah posisi strategis, antara lain Kasubdit Ranmor Ditreskrimum Polda Metro Jaya, Kapolres Majalengka, Kapolres Bogor, Wakapolres Metro Jakarta Barat, Kapolresta Bogor Kota, Kapolres Metro Jakarta Pusat, Dirreskrimum Polda Metro Jaya, serta sejumlah jabatan di Bareskrim Polri.

Pada 2023, Suyudi dipercaya menjadi Wakapolda Metro Jaya. Setahun kemudian, ia mendapat penugasan sebagai Kapolda Banten. Kariernya kemudian berlanjut ke luar struktur Polri ketika Presiden Prabowo Subianto melantiknya sebagai Kepala BNN pada 25 Agustus 2025. Sejak menduduki jabatan tersebut, Suyudi menyandang pangkat Komisaris Jenderal Polisi.

Sebagai Kepala BNN, Suyudi tercatat aktif dalam agenda pemberantasan narkotika dan penguatan sinergi antarlembaga. Dalam salah satu agenda BNN pada 2026, ia juga tercatat hadir sebagai Kepala BNN RI.

Pengalaman panjang di bidang reserse, kepemimpinan di sejumlah wilayah kepolisian, pengalaman sebagai Kapolda Banten, hingga penugasan sebagai Kepala BNN menjadi bagian dari rekam perjalanan Suyudi sebelum namanya diajukan sebagai calon Kapolri.

Setelah mendapat persetujuan Komisi III DPR, proses pergantian Kapolri berlanjut ke rapat paripurna DPR. Penetapan akhir pengangkatan Kapolri dilakukan melalui mekanisme kenegaraan setelah tahapan persetujuan DPR tersebut.