Ombudsman RI Sumut Minta Seluruh Kepala Sekolah Tak Pungut Biaya

Kitakini.news - Ombudsman RI Perwakilan Sumut meminta seluruh kepala sekolah (Kasek), tidak  mengakomodir permintaan dari pihak manapun, termasuk para pejabat untuk menerima atau menolak calon peserta didik di luar dari persyaratan dan alur yang telah ditetapkan dalam PPDB tahun 2023/2024.

Baca Juga:

• UFC Coret Empat Petarung dari Roster, Daniel Marcos yang Punya Rekor Mentereng Ikut Tergusur
• OJK Rajut Kolaborasi Kuat GRC untuk Hadapi Risiko Siber, AI, dan Perubahan Iklim di Sektor Keuangan
• Bayern Menggila di Bergamo, Atletico Madrid Pesta Gol

Permintaan tersebut tertuang dalam Surat Ombudsman RI Perwakilan Sumut Nomor B/0033/PC.01.01-02/V/2023 tertanggal 11 Mei 2023, yang ditujukan kepada seluruh Kepala SMA/Kejuruan se-Provinsi Sumut.

Kepala Ombudsman RI Perwakilan Sumut Abyadi Siregar, ketika dikonfirmasi wartawan, Senin (15/5/2023), membenarkan isi surat Ombudsman RI Perwakilan Sumut tersebut.

Abyadi yang didampingi Kepala Keasistenan Pencegahan Mori Yana Gultom menegaskan, surat Ombudsman RI Perwakilan Sumut tersebut telah dikirimkan kepada seluruh Kepala SMA/Kejuruan se Provinsi Sumut.

Point penting lain yang tertuang dalam surat tersebut lanjut Abyadi Siregar adalah, meminta agar seluruh kepala sekolah tidak mengenakan pungutan biaya dan/atau permintaan imbalan kepada calon peserta didik selama berlangsung penyelenggaraan PPDB. "Kemudian, agar melakukan verifikasi data calon peserta didik dengan cermat," sebutnya.

Sehubungan dengan itu, Abyadi Siregar meminta, agar para kepala sekolah melakukan pengawasan seluruh tahapan pelaksanaan PPDB secara baik. Dengan demikian, penyelenggaraan PPDB tahun 2023/2024 ini, bersih dari praktik pungutan, terhindar dari pengaruh tekanan dari pihak manapun serta berjalan sesuai petunjuk teknis dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Hal lain yang juga disampaikan dalam Surat Ombudsman RI Perwakilan Sumut itu, lanjut Abyadi Siregar adalah, meminta setiap satuan Pendidikan (sekolah) menyediakan dan mempublikasikan Pusat Informasi dan Unit Pengelolaan Pengaduan.

“Ini sangat penting untuk melayani adanya calon peserta didik yang ingin bertanya sesuatu atau bahkan ingin menyampaikan laporan pengaduan. Karena itu, Pusat Informasi dan Unit Pengelolaan Pengaduan ini, bisa dibentuk di setiap sekolah yang setiap jam kerja siap melayani calon peserta didik. Kemudian, dapat juga diakses melalui nomor call center, WhatApss, dll,” harap Abyadi.

Abyadi menjelaskan, dalam rangka terwujudnya penyelenggaraan PPDB TA 2023/2024 yang baik dan transparan, maka Ombudsman RI Perwakilan Sumut juga membuka Posko Pengaduan PPDB TA 2023/2024 melalui saluran WA Centere 0811-945-3737. “Call center ini bisa diakses siapapun. Bahkan, para kepala sekolah yang merasa mendapat tekanan tertentu untuk menerima calon peserta didik,” tegas Abyadi Siregar.

Kontributor: Abimanyu