Martin Manurung Dorong Pemerintah Pusat Untuk Segera Memasang Listrik

Kitakini.news - Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) mendorong tersedianya akses listrik yang merupakan salah satu kebutuhan pokok masyarakat, utamanya di daerah 3T. Saat ini masih banyak masyarakat yang tinggal di daerah 3T belum mendapatkan akses listrik.

Baca Juga:

• Dari Body Combat hingga Funwalk, Sofyan Tan Kampanyekan Tubuh Bugar dan Persahabatan
• Sofyan Tan: Kampus Megah Ibarat Mercedes-Benz, Kuncinya Ada pada Kualitas Dosen
• Pemkab Nias Selatan dan PLN Evaluasi Lisdes, Percepatan Listrik Desa Jadi Prioritas

Hal tersebut disampaikan usai mendengar aspirasi dari masyarakat Pulau Nias, Sumatera Utara yang mengeluhkan tentang masih belum tersedianya akses listrik di 86 desa di Pulau Nias.

Martin menegaskan pihaknya akan mendorong pemerintah melalui kementerian/lembaga terkait untuk segera memenuhi kebutuhan masyarakat akan listrik.

"Kemarin kita sudah tahu bahwa terkait dengan pencairan daripada PMN listrik ini masih terkendala dan kita ingin mengingatkan seluruh pihak agar hal seperti kebutuhan listrik ini adalah kebutuhan pokok kita. Tentu di usia 78 tahun Indonesia merdeka ini masih tidak terlalu listrik itu sebenarnya tanggung jawab negara," ungkap Martin di Jakarta, SeniMartin menambahkan, yang menjadi ironi saat ini adalah ketika di perkotaan Indonesia telah memiliki kereta cepat, hingga teknologi-teknologi canggih yang menggunakan listrik sebagai sumber energinya. Namun, di daerah 3T akses tersebut bahkan belum tersedia.

"Bagaimana mungkin kita sekarang sudah memiliki kereta cepat, kita sudah memiliki kereta yang canggih, bahkan mungkin ada pemanas listrik yang luar biasa tinggi teknologinya, tapi masih ada ribuan desa di seluruh Indonesia ini yang belum teraliri listrik, khusus di Kepulauan Nias itu ada 86 (desa yang belum teraliri listrik). Nah ini harus merupakan tanggung jawab kita bersama," bebernya.

Diketahui, selain permasalahan belum tersedianya akses listrik, masyarakat Pulau Nias juga mengeluhkan permasalahan belum terpenuhinya akses transportasi baik laut maupun udara untuk menunjang perekonomian, sektor pariwisata dan sektor lainnya di daerah yang termasuk dalam daftar daerah tertinggal tahun 2020-2024 ini. (**)