Kemenag-RI Diminta Lebih Cermati Pos Anggaran Transportasi Haji

Kitakini.news - Kementerian Agama Republik Indonesia (Kemenag-RI) diminta lebih mencermati pos anggaran Haji pada transportasi. Sebab, masih ada celah-celah dalam pos anggaran tersebut yang bisa ditekan. Selain itu, anggaran yang diajukan untuk transportasi masih kurang rasional.

Baca Juga:

• Pemprovsu dan DPR RI Komitmen Tingkatkan Pelayanan Haji 2027
• Sah! Prabowo Lantik Suyudi Ario Seto Jadi Kapolri, Wahyu Hadiningrat Wakapolri
• Komjen Suyudi Ario Seto Dicalonkan Jadi Kapolri, Ini Jejak Karier dan Proses Pengajuannya

"Pertama, Husni menyoroti soal penambahan pengadaan bus angkut jemaah dari 14 bus menjadi 15 bus, serta penambahan bus berkapasitas 6 jemaah dengan posisi baring untuk mengantisipasi jemaah yang sakit," ujar Anggota Komisi VIII DPR-RI Husni di Jakarta, Jumat (24/11/2023).

Menurut Husni, jika jemaah tahun 2024 diasumsikan adalah jemaah yang lebih sehat dari tahun sebelumnya, maka penambahan bus baring tidak perlu dialokasikan terlalu banyak.

"Pertama saya rasa, saya lihat, kalau jemaahnya naik 8 persen, saya pikir dari 14 (bus) ke 15 (bus) sudah cukup, tidak perlu menambah 6 bus yang baring. Apalagi bahwa kita berasumsi jemaah tahun ini jauh lebih sehat daripada tahun 2023," bebernya.

Kedua lanjut Husni, plot anggaran untuk kelebihan bagasi jemaah Haji. Plot tersebut tidak seharusnya dianggarkan. Sebab, apabila jemaah Haji mengalami kelebihan bagasi, maka biaya yang ada harusnya ditanggung masing-masing jemaah.

"Ketiga, pengangkutan kelebihan bagasi kloter jemaah Haji. Saya tak tahu karena 2023 tak ada ada. Kita sudah wanti-wanti sekian beratnya dengan pihak maskapai, kalau dia lebih bagasi jemaah Haji, maka harus bayar dan kalau tak mau bayar, maka tinggal. Saya pikir puluhan tahun ini sudah berjalan normal. Hari ini alasan apa kita mengeluarkan uang hampir Rp4,1 miliar yang tidak pada penempatannya," pungkasnya. (**)