Wujudkan ‘Sumut Mantap dan Harmoni’, Ini kata Fatoni

Kitakini.news -Guna memantapkan target pembangunan dalam kondisi makro ekonomi yang baik dan dilakukan selaras dalam kondisi aman dan tertib, diperlukan cara mewujudkan "Sumut mantap dan Harmoni" sebagai aksi nyata untuk percepatan pembangunan daerah.

Baca Juga:

• IHSG dan Rupiah Bergerak Sideways, Harga Emas Tertekan Koreksi Teknikal
• GMP Sumut Desak KPK Usut Dugaan Pengaturan Proyek BMBK Cipta Karya Sumut
• Chelsea Tampil Perkasa, Gol Caicedo dan Brace Joao Pdro Gilas AC Milan 3-0 di GBK

Untuk mencapai hal itu, kata Penjabat Gubernur Sumatera Utara (Pj Gubsu), Agus Fatoni, terdapat sejumlah program prioritas guna mewujudkan 'Sumut Mantap dan Harmoni", diantaranya sukseskan penyelenggaraan PON XXI Aceh-Sumut Tahun 2024, penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak, pengendalian inflasi, penurunan pravelensi stunting, penurunan angka kemiskinan ekstrem, penanggulangan bencana dan penanganan penyalahgunaan Narkoba.

Menurut Fatoni, ini merupakan bagian dari 111 indikator keberhasilan Pj Gubsu yang menjadi tuntutan Pemerintah Pusat. Untuk itu, dibutuhkan gerakan serentak oleh seluruh lapisan masyarakat untuk memenuhi target-target tersebut.

"Perlu dilakukan kerjasama dan sinergi semua pihak, mulai dari pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota bersama Forkopimda, instansi vertikal, BUMN dan BUMD, tokoh agama, serta tokoh masyarakat, bergerak membangun serentak dan membangkitkan kebanggaan sebagai warga Sumut," paparnya di Jakarta, Jumat (26/7/2024).

Fatoni mengungkapkan, bahwa terdapat perubahan signifikan terkait inflasi di Sumut selama dirinya menjabat sebagai Pj Gubsu, yaitu dari 4,26 persen pada bulan Mei menjadi 3,35 persen pada bulan Juni atau turun 0,91 persen. Prestasi ini harus terus dipertahankan dengan menjaga kestabilan keamanan dan ekonomi.

Kemudian terkait pelaksanaan Pilkada Serentak, Fatoni menegaskan untuk menciptakan Pilkada aman, tertib dan damai serta sesuai dengan regulasi. Tak hanya itu, sinergi antara Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Forum Koordinasi Pimpinan Derah (Forkopimda) dan stakeholder lainnya juga sangat penting.

"Tak ketinggalan, menjaga netralitas ASN, kelancaran distribusi logistik, monitoring perkembangan politik, mitigasi konflik sosial, sosialisasi dan memberikan pendidikan politik kepada masyarakat juga perlu dijaga," cetusnya.

"Tentunya harus berdasarkan regulasi, sinergi dengan OPD, Forkopimda dan stakeholder, memantau perkembangan politik, menegakkan netralitas ASN, kelancaran distribusi logistik, deteksi dini kemungkinan konflik sosial, sosialisasi, memberi pendidikan politik ke masyarakat. Dan yang terpenting adalah mempercepat penyaluran anggaran untuk kebutuhan KPU, Bawaslu dan keamanan," tandasnya. (**)