Jumat, 20 November 2026

PDI Perjuangan Sidimpuan Tolak Rencana Pilkada Melalui DPRD

Efendi Jambak - Kamis, 15 Januari 2026 14:43 WIB
PDI Perjuangan Sidimpuan Tolak Rencana Pilkada Melalui DPRD
(Dok. DPC PDI Perjuangan Sidimpuan)
Sekretaris DPC PDI Perjuangan Kota Padang Sidimpuan Muhammad Fajar Dalimunthe

Kitakini.news -DPD PDI Perjuangan Kota Padang Sidimpuan tegas menolak rencana pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

Baca Juga:

Hal ini disampaikan Sekretaris DPC PDI Perjuangan Kota Padang Sidimpuan Muhammad Fajar Dalimunthe kepada awak media, Kamis (15/1/2025) siang, menanggapi kembali menguatnya diskursus nasional terkait mekanisme Pilkada, apakah tetap dilakukan secara langsung oleh rakyat atau dikembalikan melalui sistem perwakilan di DPRD.

Menurur Fajar, memilih kepala daerah adalah hak konstitusional rakyat yang tidak boleh dialihkan kepada DPRD.

"Pemilihan bupati, walikota, dan gubernur harus tetap dilakukan secara langsung oleh rakyat. Hak rakyat tidak boleh dirampas karena itu mencederai demokrasi dan mengkhianati semangat reformasi," cetusnya.

Masih kata Fajar, kedaulatan rakyat adalah fondasi demokrasi. Negara tidak boleh menarik kembali kepercayaan yang telah diberikan kepada rakyat untuk memilih pemimpinnya secara langsung.

Selain isu demokrasi, DPC PDI Perjuangan Kota Padang Sidimpuan juga menyampaikan sikap tegas terkait perlindungan lingkungan hidup, menanami kembali hutan dan melestarikan hutan.

"Merawat alam adalah merawat masa depan anak cucu kita. Kami bukan anti-investasi, tetapi menuntut investasi yang manusiawi, berkelanjutan, dan tidak merusak ekosistem," tegas fajar yang bersemboyan anak Boru ni rakyat itu. (**)

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News
Editor
: Heru
SHARE:
Tags
Berita Terkait
Yahdi Khoir Kecam Keras Penyebar Hoaks Zulhas

Yahdi Khoir Kecam Keras Penyebar Hoaks Zulhas

Ricky Anthony Bangun Toilet Umum dan Salurkan Bansos Kepada Masyarakat Binjai

Ricky Anthony Bangun Toilet Umum dan Salurkan Bansos Kepada Masyarakat Binjai

KUA-PPAS Sumut 2027 Disepakati, Pendapatan dan Belanja Daerah Bertambah Rp10,5 Miliar

KUA-PPAS Sumut 2027 Disepakati, Pendapatan dan Belanja Daerah Bertambah Rp10,5 Miliar

Rudi Alfahri Bantah Hoaks Zulhas Sebut Rakyat Aib

Rudi Alfahri Bantah Hoaks Zulhas Sebut Rakyat Aib

Mangapul Purba Belum Ketahui Langkah Pemprovsu Hadapi Pengurangan TKD Rp1 Triliun Lebih

Mangapul Purba Belum Ketahui Langkah Pemprovsu Hadapi Pengurangan TKD Rp1 Triliun Lebih

Fraksi PDI Perjuangan DPRD Sumut Desak Ranperda Kepemudaan Berbasis Prestasi, Bukan Nepotisme

Fraksi PDI Perjuangan DPRD Sumut Desak Ranperda Kepemudaan Berbasis Prestasi, Bukan Nepotisme

Komentar
Berita Terbaru