PDI Perjuangan Sidimpuan Tolak Rencana Pilkada Melalui DPRD

Kitakini.news -DPD PDI Perjuangan Kota Padang Sidimpuan tegas menolak rencana pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

Baca Juga:

• Meriahta: Jangan Hanya Minta Maaf, Kasus Dugaan Keracunan MBG di Karo Harus Diusut Tuntas
• APBD Perubahan 2026 Tembus Rp7,7 Triliun, Wali Kota Medan Fokuskan Anggaran pada 6 Prioritas Pembangunan
• Dari Lembaran Uang Lama hingga Perangko Bung Karno, Sofyan Tan: Menemukan Kembali Jejak Sang Perekat Bangsa

Hal ini disampaikan Sekretaris DPC PDI Perjuangan Kota Padang Sidimpuan Muhammad Fajar Dalimunthe kepada awak media, Kamis (15/1/2025) siang, menanggapi kembali menguatnya diskursus nasional terkait mekanisme Pilkada, apakah tetap dilakukan secara langsung oleh rakyat atau dikembalikan melalui sistem perwakilan di DPRD.

Menurur Fajar, memilih kepala daerah adalah hak konstitusional rakyat yang tidak boleh dialihkan kepada DPRD.

"Pemilihan bupati, walikota, dan gubernur harus tetap dilakukan secara langsung oleh rakyat. Hak rakyat tidak boleh dirampas karena itu mencederai demokrasi dan mengkhianati semangat reformasi," cetusnya.

Masih kata Fajar, kedaulatan rakyat adalah fondasi demokrasi. Negara tidak boleh menarik kembali kepercayaan yang telah diberikan kepada rakyat untuk memilih pemimpinnya secara langsung.

Selain isu demokrasi, DPC PDI Perjuangan Kota Padang Sidimpuan juga menyampaikan sikap tegas terkait perlindungan lingkungan hidup, menanami kembali hutan dan melestarikan hutan.

"Merawat alam adalah merawat masa depan anak cucu kita. Kami bukan anti-investasi, tetapi menuntut investasi yang manusiawi, berkelanjutan, dan tidak merusak ekosistem," tegas fajar yang bersemboyan anak Boru ni rakyat itu. (**)