Tiga Pemimpin Partai Kecoak Dibebaskan Pengadilan, Ribuan Demonstran Masih Ditahan Polisi

Kitakininews.co.id -New Delhi : Gelombang demonstrasi yang mengguncang India memasuki babak baru setelah pengadilan di New Delhi memerintahkan pembebasan tiga pemimpin gerakan pemuda Cockroach Janta Party (CJP) atau Partai Kecoak, Minggu (11 Oktober 2026). Pembebasan itu berlangsung di tengah penahanan ribuan pengunjuk rasa yang menuntut pengunduran diri Kepala Komisioner Pemilu India, Gyanesh Kumar.

Baca Juga:

• 28 Cabor Medan Ancam Mundur seperti Pertina, Desak Wali Kota Rico Turun Tangan
• Bobby Usulkan Jalur Laut dan Subsidi Logistik Dongkrak Ekspor UMKM ke Malaysia
• PSMS Medan Bidik Tiga Poin di Pekanbaru, Eko: Setiap Laga Final!

Ketiga tokoh yang dibebaskan adalah pendiri CJP Abhijeet Dipke, juru bicara Saurav Das, dan salah satu pimpinan gerakan Ashutosh Ranka. Mereka sebelumnya ditahan polisi ketika pesawat yang ditumpangi mendarat di New Delhi pada Sabtu (10 Oktober 2026).

Dilansir Reuters dan NDTV, penahanan ketiganya dilakukan menjelang aksi demonstrasi besar yang direncanakan berlangsung di Jantar Mantar, kawasan pusat New Delhi yang kerap menjadi lokasi penyampaian aspirasi publik.

Kepala Tim Hukum Cockroach Janta Party, Ratna Singh, membenarkan bahwa ketiga pemimpin gerakan tersebut telah dibebaskan berdasarkan perintah pengadilan.

Pembebasan itu disertai persyaratan agar mereka menjaga ketertiban dan tidak melakukan tindakan yang mengganggu perdamaian umum selama satu tahun. Laporan media India menyebutkan ketiganya juga diminta menandatangani jaminan untuk menjaga ketertiban.

Sebelum pembebasan diputuskan, aparat keamanan India melakukan operasi besar-besaran untuk membatasi mobilisasi massa yang hendak mengikuti demonstrasi menentang kebijakan Komisi Pemilihan Umum India.

Ribuan personel kepolisian dan pasukan paramiliter disiagakan di berbagai kawasan strategis New Delhi. Sejumlah akses menuju Jantar Mantar ditutup, layanan internet seluler di beberapa kawasan dibatasi, serta aktivitas transportasi umum dan perdagangan mengalami gangguan.

Reuters melaporkan lebih dari 2.000 orang ditahan dalam rangkaian pengamanan demonstrasi pada Sabtu (10 Oktober 2026). Mereka terdiri atas aktivis pemuda, mahasiswa, politisi oposisi, jurnalis, dan sejumlah pengacara.

Sementara itu, surat kabar The Hindu, mengutip sumber kepolisian Delhi, melaporkan hampir 2.500 orang diamankan di berbagai wilayah ibu kota. Perbedaan angka tersebut mencerminkan laporan dari sumber dan waktu pendataan yang berbeda.

Aksi serupa juga berlangsung di Mumbai, pusat keuangan India. Kantor berita ANI melaporkan sekitar 600 orang ditangkap terkait demonstrasi yang berlangsung di kota tersebut.

Meski aparat berupaya membatasi pergerakan massa, gelombang protes tidak langsung mereda. CJP justru menyerukan demonstrasi lanjutan pada Minggu (11 Oktober 2026), menyusul pembebasan para pemimpinnya.

Menurut The Indian Express, penanggung jawab organisasi CJP, Ajinkya Shinde, mengumumkan rencana aksi lanjutan di Jantar Mantar pada Minggu pukul 10.00 waktu setempat.

Shinde mengecam penahanan para demonstran dan menyerukan agar pendukung gerakan tetap menyampaikan tuntutan mereka secara damai.

Kontroversi yang memicu demonstrasi berawal dari program Special Intensive Revision (SIR) atau Revisi Intensif Khusus terhadap daftar pemilih yang dijalankan Komisi Pemilihan Umum India.

Program tersebut menuai penolakan kelompok oposisi dan organisasi masyarakat sipil karena dinilai berpotensi menghilangkan hak pilih sebagian warga.

Reuters melaporkan bahwa kontroversi itu berkaitan dengan sekitar 130 juta nama dalam daftar pemilih yang disebut telah dihapus melalui proses revisi. Angka tersebut menjadi bagian dari perdebatan politik mengenai keabsahan dan dampak pemutakhiran data pemilih.

Para pengunjuk rasa menuding kebijakan tersebut menguntungkan Partai Bharatiya Janata (BJP), partai berkuasa yang dipimpin Perdana Menteri Narendra Modi.

Mereka menilai proses revisi daftar pemilih dapat memengaruhi hasil pemilihan umum, khususnya di sejumlah negara bagian yang menjadi arena persaingan politik antara BJP dan partai-partai oposisi.

Atas dasar itu, CJP bersama kelompok pemuda lainnya menuntut Gyanesh Kumar mundur dari jabatannya sebagai Kepala Komisioner Pemilu India.

Namun, Komisi Pemilihan Umum India dan BJP membantah tuduhan adanya manipulasi daftar pemilih untuk kepentingan politik. Pihak pemerintah dan partai berkuasa menyatakan proses pemutakhiran data dilakukan sebagai bagian dari verifikasi administrasi pemilih.

Kontroversi tersebut turut mengundang perhatian sejumlah tokoh oposisi. Pemimpin Kongres Nasional India, Rahul Gandhi, termasuk pihak yang mengkritik tindakan aparat terhadap demonstran.

Di sisi lain, Menteri Dalam Negeri India Amit Shah menuding kelompok oposisi memanfaatkan persoalan tersebut untuk menyebarkan informasi yang menyesatkan dan memperkeruh situasi politik.

Sejumlah sekutu pemerintahan Modi juga menunjukkan respons berbeda. Menurut The Indian Express, pemimpin Rashtriya Lok Morcha, Upendra Kushwaha, mendorong dialog untuk menyelesaikan keresahan generasi muda.

Sementara itu, tokoh Lok Janshakti Party (Ram Vilas), Chirag Paswan, menilai aspirasi pemuda perlu didengar dan disampaikan melalui jalur kelembagaan.

Gerakan Cockroach Janta Party sendiri berkembang dari gerakan satir di media sosial menjadi kelompok aktivisme pemuda yang semakin aktif menyuarakan isu pendidikan, transparansi pemerintahan, dan integritas pemilu.

Reuters melaporkan CJP sebelumnya terlibat dalam gelombang protes terkait kebocoran soal ujian yang memicu tekanan politik terhadap pemerintah India.

Pada 2 Oktober 2026, CJP juga menggelar demonstrasi di Mumbai sebagai bagian dari kampanye nasional menuntut pertanggungjawaban penyelenggara pemilu.

Abhijeet Dipke kemudian mengumumkan rencana mobilisasi massa ke New Delhi pada 10 Oktober 2026 apabila Gyanesh Kumar tidak mengundurkan diri.

Setelah Dipke, Saurav Das, dan Ashutosh Ranka ditahan di bandara, CJP menunjuk Ajinkya Shinde untuk mengoordinasikan aksi di Jantar Mantar.

Penahanan tersebut turut mendapat sorotan internasional. Kantor Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa mengkritik penahanan massal dan menyerukan penghormatan terhadap hak masyarakat untuk berkumpul secara damai.

Pemerintah India menolak kritik tersebut dan menyebut persoalan pengamanan demonstrasi sebagai urusan dalam negeri.

Hingga Minggu (11 Oktober 2026), aparat keamanan masih memberlakukan pengawasan ketat di sejumlah kawasan New Delhi, sementara CJP dan kelompok pendukungnya tetap menyerukan kelanjutan aksi menuntut pengunduran diri Gyanesh Kumar.