DPR-RI: Impor Beras Semakin Sengsarakan Petani Lokal

Baca Juga:

• Tertarik Bisnis Glamping, Christian Sugiono Pilih Bali Jadi Lokasi
• Wabup Kutai Tinjau Pengembangan Agribisnis Aren di Pesantren Al Hidayah Deli Serdang
• Dulu Saksikan dari Tribun, Kini Herna Pardede Kagum pada Transformasi Nova Arianto

Kitakini.news – Anggota Komisi IV DPR RI Slamet menjelaskan, impor beras yang diharapkan untuk memenuhi stok Cadangan Beras Pemerintah (CPB) sebanyak 500 ribu ton yang berasal dari impor dinilai tak masuk akal saat produksi panen beras petani lokal yang surplus, bahkan bisa mencapai 1,7 ton.

Tak hanya itu, Slamet juga menolak tegas kebijakan Pemerintah pusat yang gencar mengimpor beras, terutama saat masa panen di Februari hingga Maret 2024.

“Persoalan impor beras ini terjadi dikarenakan lemahnya tata kelola beras nasional, yang disebabkan saat musim panen raya pada Februari hingga April 2024 mendatang, penyerapan Badan Urusan Logistik (Bulog) yang mendapatkan penugasan pemerintah untuk mengisi CBP sangat rendah, yakni hanya berkisar 233.240 ton. Sedangkan, produksi beras petani dari bulan Februari-April tahun 2022 mencapai 12,82 juta ton. Artinya, produksi dalam negeri seharusnya cukup untuk pemenuhan CBP,” beber Slamet di Jakarta seperti dilansir dari laman resmi dpr.go.id, Kamis (12/1/2023).

Slamet menegaskan, jika kebijakan impor beras tetap dilaksanakan, maka akan semakin menyengsarakan petani lokal Indonesia.

“Impor ini akan merugikan petani dalam negeri. Kami desak pemerintah melalui Perum Bulog memaksimalkan penyerapan beras dari petani (lokal) untuk kebutuhan CBP dengan harga yang layak khususnya pada panen raya. Sehingga, tidak ada alasan lagi kekurangan stok di akhir tahun,” imbuhnya.

Disisi lain, lanjut Slamet, dirinya juga sangat menyayangkan sikap pemerintah yang belum maksimal mengendalikan harga beras yang masih melambung tinggi di Indonesia.

Diketahui, berdasarkan data Pusat Informasi Harga Pangan (PIHP) per Jumat (6/1/2023), komoditas beras merangkak naik dengan rata-rata 12.700 per kg, yang sebelumnya rata-rata senilai Rp12.650 per kg.

“Mengenai kondisi harga beras yang tinggi, padahal sudah dilakukan impor beras, maka pemerintah harus berani mengaudit stok gudang di perusahaan-perusahaan beras untuk mencegah terjadinya penimbunan yang mempengaruhi harga beras nasional,” pungkasnya.

Redaksi