Pemerintah Tetapkan Pajak untuk Membangun Rumah Sendiri, Ini Aturannya

Hal ini diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 61/PMK.03/2022 yang mengatur Pajak Pertambahan Nilai (PPN) untuk pembangunan rumah pribadi. Lalu, berapa besarannya?

Baca Juga:

• QRESTO, Inovasi Rico Waas Persempit Celah Kebocoran Pajak Restoran di Medan
• Pemkab Nias Selatan Salurkan 121 Bibit Ternak kepada Enam Kelompok
• Rico Waas Tegaskan Rekomendasi DPRD Jadi Momentum Perkuat PAD dan Tertibkan Aset Daerah, Minta Sekda dan OPD Tindaklanjuti dengan Serius

Dalam PMK tersebut, khususnya Pasal 3 Ayat 2, dijelaskan bahwa besaran PPN untuk KMS dihitung dengan mengalikan 20% dari tarif PPN yang berlaku. Saat ini, tarif PPN di Indonesia adalah 11%. Jika mengikuti aturan ini, maka tarif PPN untuk membangun rumah sendiri adalah 2,2%. Angka tersebut diperoleh dari hasil perkalian 20% dengan tarif PPN 11%.

Mulai tahun 2025, tarif PPN akan mengalami kenaikan menjadi 12%, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP). Dalam Pasal 7 HPP disebutkan bahwa kenaikan tarif PPN menjadi 12% akan mulai berlaku paling lambat pada 1 Januari 2025.

Jika tarif PPN naik menjadi 12%, maka tarif pajak untuk membangun rumah sendiri juga akan ikut naik menjadi 2,4%. Hal ini merupakan hasil perkalian 20% dengan tarif PPN 12%. Namun, jika tidak ada kenaikan tarif PPN, maka tarif pajak untuk KMS tetap berada di angka 2,2%.

Pajak atas kegiatan membangun rumah sendiri sebenarnya bukanlah hal baru. PPN KMS telah diterapkan sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1994 yang mulai berlaku pada 1 Januari 1995. Aturan ini berlaku untuk rumah dengan luas bangunan minimal 200 m2, dengan tarif yang awalnya 10%, kemudian naik menjadi 11%.

Dengan demikian, penting bagi masyarakat yang berencana membangun rumah sendiri untuk memperhatikan aturan ini, khususnya terkait kenaikan PPN di tahun depan yang akan mempengaruhi besaran pajak.