Kemenko Polhukam Koordinasi Lapas Medan Lakukan Pembinaan Napi Terorisme

Kitakini.news - Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Medan, Maju Amintas Siburian menerima kunjungan kerja Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenko Polhukam) melalui Kedeputian Bidang Koordinator Hukum dan HAM, Brigjen Rudy Syamsir, Asisten Deputi Koordinasi HAM, Rabu (6/3/2024),

Baca Juga:

• Ketum Forum Pemred SMSI Apresiasi Imigrasi Bekasi, Hanya 30 Menit Menunggu untuk Foto Paspor
• Rilis Lagu Kau Yang Utama, Syahrini Gandeng Andi Rianto dan Dewi Lestari
• Antusias Dapat Peran sebagai LC dan Harus Riset Langsung, Asmara Abigail: Aku Sih Tertantang

Asisten Deputi Koordinasi HAM dalam keterangannya menyampaikan, kegiatan tersebut merupakan tindak lanjut Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Ekstrimisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme Tahun 2020-2024.

Dijelaskannya, berkaitan Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Nomor 5 Tahun 2021 tentang Tata Cara Koordinasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Ekstrimisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme Tahun 2020-2024.

"Jadi kami melakukan kunjungan kerja dalam rangka Koordinasi program pembinaan Napi Teroris di Lapas Kelas I Medan sebagai upaya pencegahan aksi tindak pidana terorisme," jelas Rudy.

Sementara itu, Kalapas Kelas I Medan Maju Amintas Siburian menyampaikan, Lapas Kelas I Medan sangat siap dalam menerima kunjungan, baik dalam rangka koordinasi program pembinaan napi terorisme yang ada di Lapas Kelas I Medan.

"Hal-hal yang diperlukan baik berupa data dan pelaporan Lapas Kelas I Medan akan siap membantu, begitu juga dengan program deradikalisasi, kami siap melakukan pembinaan bagi warga binaan terorisme," jelasnya.

Hadir juga dalam rapat koordinasi, Ika Arini Batubara, Analis Politik, Hukum dan Keamanan, Deputi Bidkoor Hukum dan HAM, Rianita Tarigan, Analis Kebijakan Ahli Pertama, Deputi Bidkoor Hukum dan HAM, Nurmiyanti Wulandari, Analis Kebijakan Ahli Pertama, Deputi Bidkoor Hukum dan HAM, Rendy Pradana, Staf Kedeputian Bidkoor Hukum dan HAM. (**)