Sutarto Apresiasi Pemprovsu Raih WTP Sepuluh Kali Berturut-Turut

Kitakini.news - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sumatera Utara (DPRD Sumut), Sutarto mengapresiasi Pemerintah Provinsi Sumut (Pemprovsu) yang berhasil meraih sepuluh kali Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) pada Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) oleh BPK RI.

Baca Juga:

• Pansus Aset DPRD Sumut Minta Bobby Nasution dan Pj Sekda Tunda Lelang Aset Daerah 2026
• Pemprov dan DPRD Sumut Dapil XII Komit Tingkatkan Fasilitas, Kesejahteraan Lansia di PSLU Binjai
• Festival Piala Presiden, Ricky Anthony Dukung PS Langkat U-10 Harumkan Nama Sumut

Hal tersebut disampaikan Sutarto kepada awak media, usai acara LHP BPK-RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun Anggaran 2023.

"Pencapaian tersebut merupakan hasil kerja keras semua pihak, sinergitas yang baik antara Pemprovsu dan DPRD Sumut sesuai dengan kewenangannya," katanya di Jakarta Convention Center, Jakarta, Senin (8/7/2024).

Sutarto mengatakan, LKPP merupakan pertanggungjawaban APBN Tahun 2023 yang tersusun atas satu Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara (LKBUN) dan 84 Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga (LKKL).

"Termasuk LKPD Pemprovsu yang meraih opini WTP di tahun 2023 beberapa waktu lalu," imbuhnya.

Menurut Sutarto, dengan terus meningkatnya akuntabilitas dan transparansi pertanggungjawaban pengelolaan anggaran dan pendapatan belanja daerah (APBD) semakin berpengaruh bagi kemakmuran rakyat Sumatera Utara.

Sementara itu, Pj Gubsu Agus Fatoni dalam laman resmi Pemprovsu menjelaskan pihaknya akan menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan yang diserahkan oleh BPK RI. Sebagaimana diketahui, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumut telah mempertahankan predikat opini WTP atas laporan keuangannya selama 10 tahun terakhir.

"Meskipun mendapat WTP, kami akan terus menindaklanjuti segala rekomendasi hasil pemeriksaan dari BPK RI, apa yang sudah baik kita lanjutkan, yang belum baik akan kita perbaiki," ungkap Fatoni.

Menindaklanjuti hasil pemeriksaan merupakan kewajiban instansi yang bersangkutan, menurut Fatoni, pelaksanaan tindaklanjut hasil pemeriksaan akan meningkatkan peforma pengelolaan keuangan instansi.

"Pada dasarnya, kita bersama-sama dengan seluruh elemen termasuk BPK RI untuk terus meningkatkan peforma pengelolaan keuangan dalam rangka menyejahterakan masyarakat," ucap Fatoni. (**)