Penrad Soroti MBG, Mulai Dari Dugaan Keracunan Hingga Potensi Korupsi

Kitakini.news -Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digagas pemerintah kembali menuai kritik.Anggota DPD RI, Pdt. Penrad Siagian, menyoroti sejumlah masalah serius dalam pelaksanaan program ini, mulai dari kualitas makanan yang tidak layak konsumsi, ketidaktepatan sasaran, hingga potensi korupsi akibat skema yang tidak tertib.

Baca Juga:

• Polda Sumut Bantu NTT, Salurkan 25 Ton Logistik dan Dana Sekitar Rp1 Miliar
• Meriahta: Jangan Hanya Minta Maaf, Kasus Dugaan Keracunan MBG di Karo Harus Diusut Tuntas
• Serukan Aksi Nyata Bencana NTT dan Sumatera, Bahlil Lahadalia Imbau OKP Karya Kekaryaan Dukung Pemerintah Bantu Korban Bencana

"Skema massal seperti ini mengakibatkan sulit dilakukan pengawasan. Ada laporan makanan beracun, ada belatung, dan tidak layak konsumsi. Ini sangat memprihatinkan," ujar Penrad Siagian melalui keterangan tertulisnya yang diterima, Sabtu (1/3/2025).

Kritik tersebut bukan tanpa alasan. Kritikan itu disampaikan merespons beberapa kasuskasus keracunan massal telah terjadi disejumlah daerah, Kamis (6/1/2025), sebanyak 40 siswa di Sekolah Dasar Negeri Dukuh 03, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah.

Mereka keracunan setelah menyantap menu MBG yang terdiri dari nasi putih, ayam goreng tepung, tumis wortel dan tahu, buah naga, serta susu kemasan. Siswa mengalami mual dan muntah usai mengonsumsi makanan tersebut.

Kasus serupa juga terjadi di SDN 003 Nunukan Selatan, Kalimantan Utara, Senin (13/1/2025), sebanyak 29 murid dilaporkan sakit dan diare setelah mengonsumsi makanan dari program ini.

Tak hanya itu, delapan murid SDN 7 Tebing Tinggi juga mengalami sakit perut usai menyantap menu MBG kloter ketiga yang diluncurkan, Senin (17/2/2025).

Masalah kualitas makanan juga terjadi di Empat Lawang, Sumatera Selatan, dan Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur (NTT), Selasa (18/2/2025).

Di Empat Lawang, ulat belatung ditemukan dalam porsi makanan yang dibagikan kepada siswa, sementara di Labuan Bajo, belatung dan buah membusuk ditemukan dalam makanan untuk siswa SMP Negeri 1 Komodo.

"Ini menunjukkan betapa lemahnya pengawasan dalam program ini. Bagaimana mungkin makanan yang seharusnya bergizi justru membahayakan kesehatan anak-anak?" tegas Penrad.

Selain masalah kualitas, Penrad juga menyoroti ketidaktepatan sasaran program. Kemudian, program ini diberikan kepada semua anak sekolah tanpa mempertimbangkan kondisi ekonomi keluarga.

"Tidak semua anak-anak itu masuk dalam kategori penerima subsidi makan bergizi gratis. Seharusnya ada skema dan mekanisme lain yang betul-betul diperhitungkan sehingga anak-anak dari keluarga ekonomi bawah yang mendapatkannya," ujarnya.

Penrad juga mengingatkan potensi korupsi dalam program ini.

"Dana yang digelontorkan sangat besar sekali. Namun, skema yang tidak tertib dan tanpa mekanisme pengawasan yang ketat justru membuka ruang untuk korupsi," tegasnya.

Diketahui, pemerintah telah menetapkan biaya makan bergizi gratis sebesar Rp10.000 per porsi, turun dari rencana awal Rp15.000 per porsi.

Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan pengurangan tersebut dilakukan karena keterbatasan kemampuan fiskal. Dengan penyesuaian ini, anggaran program MBG diperkirakan mencapai Rp51,53 triliun.

Ia meminta pemerintah untuk mengevaluasi program ini secara menyeluruh.

"Harus ada perbaikan sistem, mulai dari mekanisme distribusi, pengawasan kualitas makanan, hingga penentuan sasaran yang lebih tepat," tandasnya. (**)