Serahkan LKPD 2024 ke BPK, Bobby Target Raih WTP ke-11

Kitakini.news - Gubernur Sumatera Utara (Gubsu) Muhammad Bobby Afif Nasution menargetkan Pemerintah Provinsi Sumut (Pemprovsu) dapat meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang ke-11, atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran (TA) 2024, dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Sumut.

Baca Juga:

• Rudi Alfahri: Intervensi Harga Pangan Jangan Sesaat
• Bobby Luncurkan 33 Bus Gratis di 5 Kabupaten
• Asap Karhutla Masuk Sumut, Gubsu Imbau Kepala Daerah Pantau Kualitas Udara

Hal itu diungkapkan Bobby Nasution, saat menghadiri acara Penyampaian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2024-Unaudited, kepada BPK di Kantor BPK Sumut, Jalan Imam Bonjol Medan, Rabu (26/3/2025).

"Ini semangat bagi kami untuk bersama mengikuti tertib administrasi dan keuangan. Inilah semangat kami untuk melakukan pekerjaan yang bisa dirasakan masyarakat langsung, dan juga yang terbaik untuk administrasi keuangan," bebernya.

Untuk mencapai target WTP tersebut, lanjut Bobby, Pemprovsu terus berupaya menindaklanjuti apa yang telah direkomendasikan oleh BPK Sumut.

Pemeriksaan yang dilakukan BPK merupakan mekanisme agar Pemprovsu tertib dalam administrasi keuangan.

Karena itu, Bobby mengajak seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) Sumut bersama-sama melaksanakan rekomendasi yang dikeluarkan oleh BPK Sumut.

"Pemprovsu ini sudah 10 kali mendapat opini WTP. Penilaian ini menjadi penyemangat bagi kami yang baru dan yang sudah lama untuk bisa melayani masyarakat dan sebagai pengingat diri. Kalau penilaian sudah baik, tentu ini menjadi nilai moril dan tanggung jawab kami, bukan hanya kepada masyarakat tapi kepada negara. Mudah-mudahan dengan keinginan kita semua, Pemprovsu bisa mendapat WTP ke-11," terangnya.

Sementara itu, Kepala BPK Perwakilan Sumut Paula Henry Simatupang menyampaikan, pada hari ini ada kedua kegiatan yang dilaksanakan bersama Pemprovsu. Pertama Pengarahan dalam Rangka Exit Meeting Pemeriksaan Interim dalam Penyerahan LKPD Provinsi Sumut. Kedua, Penyampaian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2024-Unaudited kepada BPK yang akan diaudit.

"Pemeriksaan laporan keuangan itu ada tahapannya, yakni perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan. Tahap pelaksanaan baru akan kami mulai ketika sudah diserahkan. Dari hasil perencanaan kami akan menentukan strategi. Dari hasil perencanaan pemeriksaan kami mengkomunikasikan indikasi yang mungkin perlu ada tindakan-tindakan perbaikan," bebernya.

Paula mengungkapkan, bahwa dalam pemeriksaan BPK juga terdiri dari beberapa jenis yang diatur dalam undang-undang. Salah satunya adalah pemeriksaan yang diatur waktunya seperti laporan keuangan pemerintah.

Ia berharap kepada semua yang hadir pada acara ini dapat memahami tujuan dari pemeriksaan yang dilakukan BPK, agar tata kelola keuangan daerah lebih akuntabel, transparan, dan berkualitas. (**)