Dulu Lantang Minta Koruptor Dihukum Mati, Kini Immanuel Ebenezer Jadi Tersangka OTT KPK

Kitakini.news - Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer kini tengah menjalani pemeriksaan intensif oleh penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) setelah terjaring operasi tangkap tangan (OTT) terkait dugaan pemerasan izin sertifikasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3). Penangkapan ini menjadi sorotan publik bukan hanya karena posisinya sebagai pejabat tinggi negara, tetapi juga karena rekam jejaknya yang dulu dikenal vokal dalam isu pemberantasan korupsi.

Baca Juga:

• Brasil Bangkit, Australia Tumbang 2-4 dalam Duel Sengit
• Polda Sumut Tetapkan Jamaluddin Pohan Tersangka Korupsi Pasar Ikan Modern Sibolga Senilai 22,5 Milyar
• Kasus OTT Suap Proyek Internet Rp25 Juta, Ponakan Wali Kota Tebingtinggi Dituntut 2 Tahun Penjara

Pada 2021 silam, nama Immanuel sempat ramai diperbincangkan ketika ia menjabat sebagai Ketua Umum relawan Jokowi Mania (JoMan). Saat itu, ia berteriak lantang menuntut hukuman mati bagi Presiden Komisaris PT Trada Alam Minera, Heru Hidayat, yang terjerat kasus korupsi besar di PT Asabri. Immanuel menilai hukuman mati perlu diterapkan agar memberi efek jera dan menjadi solusi untuk memberantas praktik korupsi yang terus menggerogoti keuangan negara.

"Hukuman mati bisa menjadi salah satu solusi memberantas korupsi," kata Immanuel kala itu dalam sejumlah pernyataannya kepada media.

Selain aktif di ranah organisasi relawan, Immanuel Ebenezer juga pernah dipercaya menempati posisi komisaris di PT Mega Eltra, sebuah perusahaan yang merupakan anak usaha PT Pupuk Indonesia (Persero). Namun, masa jabatannya tidak bertahan lama karena ia kemudian diberhentikan dari posisi tersebut.

Kini, perjalanan karier dan kiprahnya kembali disorot publik setelah ia justru terseret kasus yang berhubungan dengan dugaan tindak pidana korupsi. Kehadirannya di ruang pemeriksaan KPK menghadirkan ironi tersendiri, mengingat rekam jejaknya yang dulu begitu keras menuntut hukuman berat, bahkan hukuman mati, bagi pelaku korupsi.