Wali Kota Medan Sampaikan Nota Pengantar Perubahan APBD 2025 dalam Rapat Paripurna Daring DPRD

Dalam sambutannya, Rico Waas menegaskan pentingnya APBD sebagai mesin penggerak utama urusan pemerintahan daerah. Selain itu, APBD juga memiliki fungsi strategis dalam bidang ekonomi, yakni fungsi alokasi, distribusi, dan stabilisasi.

Baca Juga:

• PQN Medan DigiFest 2026 Resmi Dibuka, Rico Waas Andalkan QRESTO untuk Perkuat Digitalisasi Pajak
• Car Free Night Kesawan Dorong Ekonomi UMKM, Rico Waas Perkuat Ekosistem Wisata Kota Medan
• Badan Anggaran DPRD Kota Bandung Kunjungi Bapenda Medan, Pelajari Strategi Optimalisasi PAD dan Inovasi QRESTO

Melalui perubahan APBD 2025 ini, Pemko Medan berharap dapat mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025-2029 untuk mewujudkan Medan yang inklusif, maju, dan berkelanjutan, sejalan dengan semangat transformasi menuju Medan Satu Data.

"Dengan semangat transformasi menuju Medan Satu Data, kami berupaya mewujudkan Medan yang inklusif, maju, dan berkelanjutan. Nota pengantar Rancangan P.APBD TA 2025 ini diharapkan menjadi landasan kuat bagi Pemko Medan dan DPRD untuk bekerja sama meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan," ujar Rico Waas.

Rico juga memaparkan perubahan struktur APBD TA 2025 berdasarkan asumsi makro ekonomi terbaru dan perluasan target kinerja. Dari sisi pendapatan daerah, diproyeksikan mengalami penurunan dari Rp7,63 triliun menjadi Rp6,96 triliun. Sementara itu, belanja daerah direncanakan turun dari Rp7,6 triliun menjadi Rp7,07 triliun. Untuk pembiayaan, diperkirakan pembiayaan netto sebesar Rp105,07 miliar.

"Perubahan struktur APBD ini diharapkan dapat meningkatkan kapasitas fiskal Pemko Medan sehingga kebutuhan fiskal untuk menyelenggarakan berbagai urusan pemerintahan, baik wajib maupun pilihan, dapat terpenuhi secara optimal," jelasnya.

Wali Kota juga mengingatkan bahwa tantangan pembangunan Kota Medan ke depan semakin kompleks, dipengaruhi oleh dinamika ekonomi global dan regional. Oleh karena itu, sinergi antara eksekutif dan legislatif sangat diperlukan untuk merumuskan kebijakan dan kerangka anggaran yang efektif, efisien, dan berdaya guna sesuai visi misi RPJMD.

"Keberhasilan pengelolaan APBD sangat bergantung pada kolaborasi, kemitraan, dan partisipasi seluruh pemangku kepentingan. Saya berharap hubungan antara eksekutif dan legislatif semakin produktif dan konstruktif demi mewujudkan kesejahteraan masyarakat Kota Medan," tutup Rico Waas.

Rapat Paripurna ini menjadi momentum penting dalam proses pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel, guna mendukung pembangunan Kota Medan yang lebih baik di masa mendatang.